Indonesiainside.id, Kashmir – Konferensi Nasional, partai regional Jammu dan Kashmir yang dikelola India, menuntut pemulihan status kenegaraan dan status khusus wilayah itu pada Jumat.
Dalam pernyataan pertamanya sejak 5 Agustus 2019, partai regional tertua menuntut pencabutan keputusan oleh India sambil mencari dialog tanpa syarat dengan semua pemangku kepentingan untuk perdamaian dan kemakmuran abadi di kawasan tersebut.
Ini menyambut perubahan nyata dalam pendirian partai BJP yang berkuasa dari “belligerence to amity and peace” dan menuntut pembatalan segera semua keputusan yang diambil oleh pemerintah India tahun lalu dan pemulihan posisi konstitusional Jammu dan Kashmir sebelum 5 Agustus, 2019.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh presiden partai dan mantan Ketua Menteri wilayah Farooq Abdullah, anggota parlemen lainnya dan pemimpin senior partai, dikatakan bahwa perubahan pendirian BJP terlihat dari pernyataan menteri baru-baru ini Rajnath Singh dan Nitin Gadkari.
Pernyataan itu menyambut pengakuan berani yang dibuat oleh Gadkari yang menyebutkan pernyataannya bahwa kekuatan India tidak berasal dari ekspansi, ia menginginkan “perdamaian bukan kekerasan” dan untuk bekerja sama.
Tetapi pernyataan belaka untuk menciptakan suasana “perdamaian, cinta dan cinta” tidak ada artinya kecuali India menghormati aspirasi politik rakyat Jammu dan Kashmir, kata pernyataan itu.
Para penandatangan pernyataan itu juga mengungkapkan kesedihan mendalam tentang pertempuran kecil di sepanjang perbatasan dan hilangnya nyawa dan harta benda.
“Penduduk sipil di daerah perbatasan, ditunjukkan, berada di bawah tekanan ekonomi yang besar dan pertempuran perbatasan akan semakin menambah masalah,” katanya.
Sementara itu, juru bicara partai Imran Nabi Dar mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa partai itu telah menyetujui pendirian masalah ini dan berharap untuk mendorongnya lebih jauh.
Ditanya mengapa butuh waktu lama untuk menghasilkan pernyataan seperti itu, Dar mengatakan kepemimpinan pada awalnya memperjelas bahwa ketika semua pemimpin politik dan pekerja dilepaskan maka itu dapat dengan jelas berbicara tentang masalah penting.
“Sebagian besar kepemimpinan puncak telah dirilis dan demikian pula pernyataan hari ini dan mudah-mudahan kami ingin mendorongnya lebih jauh,” kata Dar.(EP/AA)
