Indonesiainside.id, Jakarta – Media Australia mengangkat kembali tentang bagaimana respon Pemerintah Indonesia yang meremehkan wabah virus corona saat pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pemerintah Indonesia masih percaya diri jika wabah virus corona tidak seburuk yang diberitakan.
Melansir ABC News, Senin(29/6), disebutkan bahwa saat dunia menyaksikan penyebaran virus ini ke berbagai negara, saat negara-negara lain mulai bersiap menanganinya, beberapa menteri di Indonesia memilih usaha “menenangkan” publik dengan melontarkan gurauan seputar Covid-19.
“Enjoy saja, makan yang cukup,” kata Menkes Terawan di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Senin (27/01) menanggapi virus corona yang sedang melanda Wuhan saat itu.
“Corona? Corona kan sudah pergi,” pungkas Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta Pusat (10/02) saat ditanya soal adanya warga Batam yang diduga tertular virus corona.
“(Corona masuk Batam?) Hah? Mobil Corona?” kata Luhut sambil tersenyum, merujuk pada merk mobil buatan Jepang tahun 1990an.
“Insya Allah ya, (virus) Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan pidato ilmiah di UGM, Yogyakarta, (17/02).
Pada tanggal 14 Maret 2020, Menhub Budi Karya dinyatakan positif Covid-19 dan harus dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta sampai dinyatakan sembuh pada 27 April 2020.
Barulah setelah pasien pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara perlahan terlihat merespon virus ini.
Pengamat menilai salah satu pengaruh militer dalam menangani pandemi virus corona adalah tidak adanya transparansi.
Empat bulan berlalu, pengamat mencatat ada beberapa pendekatan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19, salah satunya adalah pendekatan militeristik atau pendekatan keamanan.
Namun peneliti dengan fokus studi keamanan di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Evan Laksmana mengatakan bukan berarti TNI mengambil alih semua pengambilan dan penerapan kebijakan terkait pandemi virus corona.
“Tapi ini tentang pengaruh dari perwira aktif dan retired [pensiunan] di lingkungan pembuatan kebijakan,” kata Evan kepada ABC News di Melbourne.
Evan menilai pengaruh militer ini membuat penanganan pandemi virus corona tidak transparan dan “tersekuritisasi” sejak awal.
