Pakar PBB Sebut Pembunuhan Jenderal Soleimani Langgar Hukum Internasional

Mayor Jenderal Qassem Soleaimani, salah satu target AS dan Israel (AP)

Indonesiainside.id, Jenewa – Seorang penyelidik senior hak asasi manusia PBB mengatakan serangan terhadap Komandan Tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani sebagai pelanggar hukum internasional. Komandan utama ICRG ini dibunuh oleh Amerika Serikat (AS) di Baghdad pada bulan Januari 2020 lalu.

Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum, mengatakan pada Senin (6/7), bahwa AS gagal memberikan bukti yang cukup tentang serangan yang sedang berlangsung atau terhadap kepentingannya. Menurunya, AS telah membenarkan serangan pesawat tak berawak Januari lalu pada konvoi Jenderal Soleimani saat meninggalkan bandara Baghdad.

“Tidak ada ancaman nyata yang akan segera terjadi pada kehidupan, tindakan yang diambil oleh AS adalah melanggar hukum,” tulis Callamard dalam sebuah laporan.

Serangan pesawat tak berawak itu dinilai telah melanggar Piagam PBB. Callamard menyerukan pertanggungjawaban atas pembunuhan yang ditargetkan oleh pesawat tak berawak tersebut dan untuk pengaturan senjata yang lebih besar.

Baca Juga:  Jika Benar Serius Ingin Membantu, Iran Desak AS Cabut Sanksi terhadap Lebanon

“Dunia berada pada saat kritis, dan kemungkinan titik kritis, ketika menyangkut penggunaan pesawat tak berawak,” tambah Callamard, yang dilansir memdia Iran, Press TV.

Callamard dijadwalkan untuk mempresentasikan temuannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia, Kamis (9/7). Ia dijadwal memberikan negara-negara anggota PBB kesempatan untuk memperdebatkan tindakan apa yang harus dilakukan.

AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Penjaga Revolusi Islam Iran Quds, dan Abu Mahdi al-Muhandis, Komandan Kedua milisi bersenjata Syiah, Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok rekan mereka di Baghdad. Kedua komandan tersebut mendapat dianggap bertanggung jawab terhadap masalah kawasan, dan kemelut di Suriah.

Baca Juga:  Iran Hukum Pengacara Inggris 10 Tahun Penjara atas Tuduhan Spionase

Sebelumnya, Iran mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta Interpol membantu menahan Presiden AS Donald Trump dan beberapa pemimpin militer dan politik AS lainnya yang berada di balik pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut di Teheran mengatakan Trump, bersama dengan lebih dari 30 lainnya, terlibat dalam pembunuhan pada 3 Januari lalu, dan karenanya menghadapi dakwaan pembunuhan dan terorisme.

Teheran meminta pemberitahuan status merah untuk Trump dan yang lainnya, pemberitahuan tingkat tertinggi yang dikeluarkan oleh Interpol yang mencari lokasi dan penangkapan individu-individu yang disebutkan. Di bawah pemberitahuan status merah, pemerintah setempat dapat melakukan penangkapan atas nama negara yang memintanya.

Pemberitahuan tersebut tidak dapat memaksa negara untuk menangkap atau mengekstradisi tersangka, tetapi dapat mengarahkan perhatian pada para pemimpin pemerintah dan membatasi perjalanan tersangka. (NE)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here