Empat Pelajar Jadi ‘Korban’ UU Keamanan Hong Kong yang Baru

Tony Chung

Indonesiainside.id, Hong Kong – Empat siswa ditangkap di Hong Kong, dalam operasi polisi pertama dalam menegakkan Undang Undang (UU) Keamanan Nasional baru China di wilayah tersebut. Keempat siswa itu ditahan karena dituduh melakukan penghasutan terkait pemisahan diri Hong Kong di media sosial.

“Sumber dan penyelidikan kami menunjukkan bahwa kelompok itu baru-baru ini mengumumkan di media sosial untuk membentuk sebuah organisasi yang mengadvokasi kemerdekaan Hong Kong,” kata Li Kwai-wah dari unit keamanan nasional baru di kepolisian Hong Kong. “Komputer, telepon, dan dokumen juga disita.”

Para siswa adalah mantan anggota atau memiliki hubungan dengan Studentlocalism, sebuah kelompok pemuda pro-kemerdekaan. Kelompok itu dibubarkan pada Juni lalu, sebelum undang-undang keamanan yang baru berlaku. Namun mereka mengatakan mengatakan akan terus melakukan kampanye dari luar negeri.

Namun Li menegaskan bahwa kegiatan di luar negeri juga masih bisa dituntut. “Jika ada orang yang mengatakan kepada orang lain bahwa dia menganjurkan melanggar hukum keamanan nasional dari luar negeri, bahkan dia melakukannya dari luar negeri, kami memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kasus-kasus semacam ini,” katanya.

Foto yang diposting di media sosial menunjukkan Tony Chung, pemimpin kelompok Studentlocalism dibawa pergi dengan borgol di distrik Yuen Long. Studentlocalism mengatakan Chung ditahan sekitar pukul 20:50 waktu setempat. Petugas polisi juga menyita sejumlah barang-barang.

Aktivis hak asasi terkemuka Joshua Wong mengatakan Chung diikuti polisi selama beberapa hari. Dia mengatakan Chung ditangkap karena menulis dalam sebuah postingan Facebook tentang nasionalisme China, dan menuduh bahwa telepon para tahanan diretas tak lama setelah penangkapan mereka.

Pihak berwenang di Hong Kong dan China daratan menegaskan hukum keamanan tidak akan mempengaruhi kebebasan berbicara dan diperlukan untuk memadamkan gelombang kerusuhan berturut-turut di kota. Tetapi para kritikus mengatakan itu justru merusak kebebasan yang membedakan Hong Kong dari China, dan membantu mendefinisikan karakternya.

Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru memiliki semua perjanjian ekstradisi yang ditangguhkan dengan Hong Kong sejak undang-undang yang baru tersebut diberlakukan. Sementara Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mencabut hak istimewa perdagangan khusus Hong Kong.

Dilansir BBC, dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong menyaksikan serangkaian aksi protes menuntut lebih banyak hak. Pada 2019, aksi unjuk rasa atas rancangan undang-undang yang mengizinkan ekstradisi ke daratan, berubah menjadi kekerasan dan memicu gerakan pro-demokrasi yang luas. (NE)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here