Organisasi Pembebasan Palestina Tuntut Aksi Nyata Eropa Terkait Israel

Anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hanan Ashrawi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Yerussalem Timur –  Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuntut aksi nyata dari negara-negara Eropa dalam menghalangi rencana Israel untuk memulai pembangunan di wilayah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.

Tuntutan tersebut muncul setelah diplomat Eropa menandatangani surat protes untuk Israel yang ingin memulai pembangunan di permukiman ilegal tersebut. Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa telah menyerahkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel. Pasalnya, niat untuk mulai membangun di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.

“Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki,” kata Anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hanan Ashrawi, Ahad (2/8).

“Namun, kami percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara (Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia) ) harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi de facto. Oposisi retoris tidak menghalangi Israel. Faktanya, Israel berani untuk meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa oposisi akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan,” ungkapnya.

Pejabat PLO itu memperingatkan, jika diimplementasikan, rencana Israel akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah asli Palestina dan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki. Dia mengatakan, mereka akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Besar dengan pencurian tanah strategis Palestina dan gangguan fisik.

“Sementara masyarakat internasional prihatin dengan ‘kemungkinan’ aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di tanah tanpa pencegahan. Ini termasuk pembersihan etnis diam-diam dari Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz (lingkungan Palestina di Yerusalem Timur) melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina,” ucap Ashrawi menambahkan.

“Tidak boleh membiarkan Israel bertahan dalam tipu muslihat ini. Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional,” tuturnya mendesak.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here