Peringati 3 Tahun Genosida, Warga Rohingya Inginkan Repatriasi

Peringatan Hari Genosida di Bangladesh

Indonesiainside.id, Dhaka– Pengungsi Rohingya di kamp-kamp yang penuh sesak di Bangladesh pada Selasa (25/8) memperingati tiga tahun genosida dengan berdoa dalam hening di tenda-tenda mereka larangan berkumpul di tengah pandemi virus corona. Pengungsi menginginkan repatriasi yang aman dan bermartabat ke tanah air mereka di Myanmar.

Lebih dari 1,2 juta warga Rohingya tinggal di permukiman sementara di distrik Cox’s Bazar, Bangladesh, selama bertahun-tahun. Sejak 2018, komunitas yang paling teraniaya di dunia itu telah memperingati 25 Agustus sebagai “Hari Peringatan Genosida Rohingya” karena pada hari yang sama di tahun 2017, tentara Myanmar memulai penumpasan brutal terhadap warga sipil Rohingya, memaksa lebih dari 750.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh dalam beberapa hari.

Setelah lonjakan kasus Covid-19, pihak berwenang memberlakukan pembatasan ketat di kamp-kamp yang penuh sesak untuk membendung penyebaran virus. “Untuk menghormati keputusan negara tuan rumah dan mempertimbangkan pandemi, kami memperingati hari genosida tahun ini melalui doa hening kepada Allah SWT untuk para martir dan masyarakat kami yang tertindas,” kata pemimpin komunitas Rohingya Rahmat Karim.

Sementara itu,10 organisasi HAM Rohingya, termasuk Arakan ‘Rohingya Society for Peace & Human Rights’ dan ‘Rohingya Women for Justice and Peace’, mendesak PBB untuk mengakui kekejaman Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida.  “Kami masih belum mendapatkan hak kami dan semua warga Rohingya dan kelompok etnis lainnya di Myanmar terus menghadapi ancaman ini. Karena PBB secara resmi belum mendeklarasikannya sebagai GENOSIDA,” tulis pernyataan bersama 10 organisasi tersebut.

Merujuk pada siklus panjang penganiayaan yang dihadapi oleh Rohingya, pernyataan itu menambahkan bahwa masyarakat Rohingya, berada di bawah ancaman genosida tersembunyi. Ancaman melalui rencana sistematis dan niat struktural pemerintah Myanmar dan politisi ekstremis Myanmar sejak 1960 setelah Jenderal U Ne Win merebut kekuasaan untuk memerintah negara.

Pernyataan tersebut menuduh kelompok-kelompok brutal bersenjata bersama pemerintah Myanmar melakukan pembunuhan massal, membakar rumah-rumah termasuk desa dan seminari, melemparkan anak-anak ke dalam api, membakar orang hidup-hidup di rumah dengan mengunci pintu, membantai pria dan wanita, merampok properti, memperkosa gadis dan wanita di bawah umur dan menangkap orang tanpa alasan apapun.

Diaspora Rohingya juga mendesak para aktor dunia termasuk PBB, Uni Eropa dan organisasi berpengaruh lainnya untuk memastikan keadilan bagi Rohingya.  “Tolong berdiri di samping Rohingya yang tidak bersalah dan semoga kami bisa kembali ke rumah kami dengan hak yang sama yang tidak kami dapatkan,” kata pernyataan itu.

Tahun lalu, ribuan warga Rohingya mengadakan demonstrasi damai di Kutupalang, kamp terbesar di Cox’s Bazar, untuk memperingati Hari Genosida dan berdoa untuk saudara-saudara mereka yang gugur. Setelah pertemuan tersebut, pemerintah Bangladesh memberlakukan embargo pada setiap pertemuan di 34 kamp pengungsi di Cox’s Bazar untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan.

Komunitas yang teraniaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia. Mereka menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar. Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul ‘Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira’.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak. Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.  Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (AA/NE)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here