Indonesiainside.id, Moskow – Belarus mencabut akreditasi sejumlah wartawan yang bekerja untuk media asing dan yang meliput protes anti pemerintah yang terjadi setelah pemilihan presiden yang bermasalah, organisasi pemberitaan dan perhimpunan wartawan menyatakan pada Sabtu.
Akreditasi itu, yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri, dicabut bagi 17 wartawan termasuk seorang jurnalis video dan seorang fotografer dari Reuters, dua dari BBC dan empat dari Radio Liberty, Perhimpunan Wartawan Belarus mengatakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anatoly Glaz tak bisa dihubungi untuk berkomentar.
Juru bicara Reuters mengatakan dalam satu pernyataan bahwa para wartawan Reuters dilucuti akreditasi mereka, seraya menambahkan “Kami tak tahu ada tindakan-tindakan para wartawan Belarus kami yang mungkin menjadi pembenaran hilangnya akreditasi.”
“Kami berharap otoritas akan mengembalikan kartu pers mereka untuk menjamin wartawan kami dapat melanjutkan menyampaikan berita yang tak berpihak dan independen demi kepentingan masyarakat,” juru bicara itu mengatakan.
Radio Liberty dalam satu siaran pada lamannya mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri mengatakan keputusan mencabut akreditasi diambil untuk alasan keamanan. Kementerian itu enggan mengatakan berapa banyak wartawan yang dicabut akreditasinya, kata Radio Liberty.
Dalam komentar pada pertemuan pemerintah pada 23 Juli, Presiden Alexander Lukashenko mengancam mengusir para wartawan asing, seraya menuduh mereka menghasut untuk memprotesnya sebelum pemilu 9 Agustus.
Lukashenko menolak tuduhan oposisi bahwa dia mencurangi pemilu untuk memperpanjang kekuasaannya yang berusia 26 tahun. Ribuan orang turun ke jalan menuntutnya lengser, Kedutaan besar Amerika Serikat di Minsk mengeluarkan pernyataan pada Sabtu yang tak mengacu secara khusus pada pencabutan akreditasi, namun mengatakan, “Kami prihatin oleh tindakan menyasar ke wartawan yang terus berlanjut, tindakan menghalangi media independen dan laman-laman oposisi” juga pemadaman sporadis internet dan penahanan warga negara yang menjalankan hak berkumpul dan berbicara.
