Indonesiainside.id, Jakarta – Kasus korupsi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pegawai negeri makin mengkhawatirkan, kata komisaris utama Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) Datuk Seri Azam Baki. Menurut dia 50 persen dari kasus korupsi tersebut melibatkan instansi pemerintah.
“Saya dapat mengatakan bahwa, berdasarkan analisis MACC, pemborosan seperti itu biasa terjadi di sektor publik. Mereka (pimpinan tertinggi lembaga pemerintah) yang berkuasa dalam memutuskan pengadaan pemerintah terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Hasil investigasi kami menunjukkan ada unsur korupsi yang menyebabkan nilai pengadaan pemerintah menggelembung,” ujarnya kepada Bernama, dalam rangka HUT MACC ke-53, Kamis.
Misalnya, Azam mengatakan, jika pengadaan pemerintah senilai RM1 juta sekitar Rp3,5 miliar maka nilai korupsi juga akan meningkat.
“Bukan hanya nilai korupsi yang meningkat tapi juga mempengaruhi kualitas proyek. Misalnya kasus terakhir yang menyangkut proyek perbaikan jalan di Sarawak, kualitas proyeknya menurun sehingga rawan rusak dan merugikan pemerintah hingga jutaan ringgit,” ujar dia.
Azam mengatakan MACC perlu memiliki ahli dalam masalah ini dan bekerja dengan Departemen Pekerjaan Umum (PWD).
Pada awal September, Bernama melaporkan bahwa MACC telah menangkap dua direktur sebuah perusahaan bernama Datuk yang diduga melakukan korupsi dan mengajukan klaim palsu senilai puluhan juta ringgit sehubungan dengan pelaksanaan 10 proyek perbaikan jalan di Sarawak senilai RM800 juta atau Rp2.864.624.000.000
Ditanya apakah kasus seperti itu terjadi di sektor swasta, Azam mengatakan MACC telah menerima laporan yang melibatkan pihak swasta namun jumlahnya tidak mengkhawatirkan seperti di sektor publik.
MACC akan menyelidiki kedua belah pihak (sektor publik dan swasta) jika melibatkan pengadaan pemerintah dan membawanya ke pengadilan, kata dia. (Aza/AA)
