Darurat Negara Diberlakukan di Tengah Demonstrasi Prodemokrasi di Thailand

Aksi demo di Thailand. Foto: Twitter

Indonesiainside.id, Bangkok- Polisi Antihuru hara Thailand menghalau ribuan pengunjuk rasa dari luar kantor perdana menteri pada Kamis pagi menyusul keputusan darurat negara oleh pemerintah.

Keputusan ini melarang pertemuan lebih dari empat orang dan posting online yang dianggap mengancam keamanan nasional. Thailand diguncang protes anti pemerintah selama tiga bulan terakhir yang menuntut tiga hal yakni pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, reformasi monarki, dan konstitusi baru yang demokratis.

Akibat kejadian ini, polisi menangkap 20 demonstran, termasuk tiga pemimpin unjuk rasa di Bangkok. Mereka termasuk pemimpin demonstrasi Arnon Numpha, Parit Chiwarak dan Prasit Krutharote.

Mereka ditahan karena dianggap melanggar ketertiban darurat dan mengorganisir demonstrasi. Democracy Restoration Group, kelompok HAM Thailand, mengutuk tindakan kepolisian yang membubarkan demonstrasi dan menangkap para demonstran.

“Orang-orang berkumpul dengan damai sepanjang waktu. Mereka tidak punya senjata. Orang-orang datang dengan tangan kosong tapi kalianlah yang menyebabkan kekerasan,” ujar mereka dalam pernyataannya pada Kamis (15/10).

Sebelumnya, gelombang demonstrasi mendesak pengunduran Prayut kembali digelar di Bangkok pada Rabu. Gerakan ini mengambil tempat di Monumen Demokrasi, Bangkok yang dipimpin tokoh pro-demokrasi Arnon Nampha.

Aksi ini dilakukan juga untuk memperingati 47 tahun revolusi 14 Oktober 1973 yang menggulingkan pemerintah yang didukung militer. Dalam orasinya, Arnon meminta demonstran untuk tetap melakukan aksi secara damai dan menahan diri dari kekerasan serta tidak melakukan bentrokan dengan kelompok lain.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here