Indonesiainside.id, Xinjiang – Bukti baru dari hasil investigasi media Inggris, BBC News, menemukan bahwa Pemerintah China memaksa ratusan ribu warga etnis Uighur dan orang-orang dari kelompok minoritas lainnya untuk bekerja di ladang kapas di kawasan Xinjiang.
Berdasarkan sejumlah dokumen penelitian yang ditemukan di internet itu, terlihat gambaran jelas tentang skala ‘kerja paksa’ memetik tanaman kapas tersebut.
Hasil dari ladang kapas di Xinjiang itu berkisar satu perlima produksi kapas dunia dan digunakan banyak pelaku industri fesyen global.
Selain berbagai kamp penjara untuk menahan sekitar jutaan warga etnis Uighur, dugaan ‘kerja paksa’ kelompok minoritas itu di sejumlah pabrik tekstil di Xinjiang juga terdokumentasi.
Pemerintah China membantah berbagai tuduhan tersebut dengan menyatakan kamp-kamp itu adalah lokasi ‘pendidikan ulang’ warga Uighur. Adapun sejumlah pabrik teksil di Xinjiang tersebut, klaim mereka, adalah bagian dari “program besar pengentasan kemiskinan” yang diikuti secara sukarela.
Namun beberapa bukti baru mengungkap hal berbeda. Setiap tahun sekitar setengah juta pekerja dari kelompok minoritas diduga digiring ke ladang kapas secara paksa untuk memanen tanaman kapas.
“Menurut saya, dampak dari kebijakan ini sangat masif,” kata Adrian Zenz, peneliti senior di Victims of Communism Memorial Foundation dilansir BBC, Rabu(16/12).
Lembaga tempat Zen bekerja bersifat non-profit dan dibentuk berdasarkan undang-undang Amerika Serikat. Merekalah yang menerbitkan penelitian terbaru tentang dugaan ‘kerja paksa’ warga Uighur ini.
“Untuk pertama kalinya kami tidak hanya memiliki bukti ‘kerja paksa’ Uighur di bidang manufaktur, dalam pembuatan garmen, tapi secara langsung dalam pemetikan kapas. Saya pikir ini mengubah pemahaman kita.
“Orang-orang yang peduli pada etika pelaku bisnis mendapatkan bahan baku harus melihat Xinjiang yang menyumbang 85% kapas China dan 20% kapas dunia. Mereka perlu berkata ‘kami tidak boleh meneruskannya’,” kata Zenz.
Dokumen yang dianggap bukti baru ini merupakan campuran dari surat kebijakan pemerintah yang ditemukan di internet dan berita-berita dari media milik otoritas China.
Dokumen itu menunjukkan, pada tahun 2018 pemerintah kota Aksu dan Hotan mengirim 210.000 pemetik kapas “melalui transfer tenaga kerja” untuk organisasi paramiliter milik negara, Xinjiang Construction and Production Corps.
Informasi lainnya tentang pemetik kapas yang “dimobilisasi dan diatur”, lalu diangkut ke ladang yang jaraknya ratusan kilometer.
Untuk tahun 2020, pemerintah kota Aksu mengidentifikasi kebutuhan 142.700 pekerja untuk ladang di kawasan mereka. Sebagian besar kebutuhan tenaga kerja itu dipenuhi melalui prinsip “mentransfer semua orang yang seharusnya dipindahkan”.
Petunjuk untuk “membimbing” para pemetik kapas agar “secara sadar menolak kegiatan keagamaan ilegal” menunjukkan bahwa kebijakan itu dirancang untuk warga etnis Uighur di Xinjiang dan kelompok Muslim tradisional lainnya.
Beberapa pejabat pemerintah awalnya meneken “kontrak kesepakatan” dengan perkebunan kapas. Kontrak itu menentukan jumlah pekerja yang dipekerjakan, lokasi, akomodasi dan upah.
Setelah kesepakatan tercapai, para pemetik kapas kemudian dimobilisasi untuk “mendaftar secara antusias”.
Ada banyak petunjuk bahwa antusiasme ini tidak dilakukan sepenuh hati. Suatu laporan menggambarkan sebuah desa yang warganya “tidak mau bekerja di industri pertanian”.
Para pejabat setempat harus mengunjungi desa itu lagi untuk menjalankan “pendidikan pikiran”. Pada akhirnya 20 warga desa itu dikirim ke perkebunan kapas dan 60 orang lainnya dijanjikan akan menyusul.(EP/BBC)
