Indonesiainside.id, Jakarta – Meskipun ada sanksi baru Amerika Serikat (AS), namun industri pertahanan Turki akan tetap bergerak maju, kata kepala Direktorat Industri Pertahanan (SSB) Turki Ismail Demir pada Selasa.
“Perkembangan industri dalam negeri akan terus berlanjut, bahkan mungkin dengan lebih cepat. Sanksi ini akan berfungsi sebagai penyemangat dan peringatan,” tutur Demir sehari setelah AS mengumumkan penjatuhan sanksi kepada Ankara.
“Kami berharap ini tidak terlalu mempengaruhi hubungan kami,” kata Demir kepada wartawan setelah berbicara di depan parlemen.
AS pada Senin memberlakukan sanksi terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.
Sanksi bedasarkan Undang-Undang Penentang Lawan Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) itu menargetkan Direktorat Industri Pertahanan (SSB) Turki, termasuk Ismail Demir, kepala SSB, dan tiga pejabat lainnya.
Menggarisbawahi 70 tahun keanggotaan NATO di Turki, Demir mengatakan Ankara memiliki hubungan dengan AS di beberapa bidang.
Dia menambahkan bahwa kedua belah pihak ingin melanjutkan hubungan ini.
Ketika berupaya untuk membeli sistem pertahanan udara Patriot dari AS yang tak larut-larut membuahkan hasil, Turki pada April 2017 menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli rudal S-400.
Akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang canggih mendorong AS untuk menghapus Turki dari program F-35 pada Juli 2019.
AS mengklaim sistem tersebut dapat digunakan oleh Rusia secara diam-diam untuk mendapatkan informasi rahasia pada jet tersebut dan tidak sesuai dengan sistem NATO.
Turki pun membantah bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi tersebut, dan mengusulkan komite untuk memeriksa masalah tersebut.
Negara itu juga mengatakan pihaknya membeli sistem Rusia setelah AS selama bertahun-tahun menolak upayanya untuk membeli rudal Patriot AS.
Turki mungkin lebih unggul
Arda Mevlutoglu, seorang pengamat kebijakan pertahanan, mengatakan di bawah sanksi tersebut, SSB dilarang mendapatkan izin ekspor AS, yang berarti Turki harus mencari alternatif untuk melanjutkan beberapa proyek.
Sanksi tersebut juga memblokir beberapa jalan pendanaan untuk SSB, kata Mevlutoglu, menambahkan bahwa negara dan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan AS dapat menghindari berurusan dengan SSB.
Sanksi AS dapat mempengaruhi industri pertahanan dan ekspor negara secara negatif dalam jangka pendek, tetapi sektor pertahanan Turki akan mendapatkan kekuatan dalam jangka menengah, tegas dia.
Turan Oguz, seorang analis pertahanan, mengatakan Turki adalah negara anggota NATO pertama yang menghadapi sanksi AS berdasarkan undang-undang CAATSA.
Mulai 20 Januari, pemerintahan Joe Biden yang akan datang juga dapat membawa perubahan dalam kebijakan – positif atau negatif – dan sanksi AS juga dapat memicu sanksi dari UE, tambah dia.
Dia menggarisbawahi bahwa sanksi seharusnya tidak mempengaruhi proyek yang ada, seperti helikopter T70, tetapi proyek helikopter Atak Pakistan dan pesawat Hurjet mungkin akan terpengaruh, sebut dia.
Sanksi tersebut akan memperlambat proyek pertahanan Turki yang terkait dengan AS untuk jangka pendek, tetapi industri pertahanan Turki akan memanfaatkan proses ini dan berhasil mengambil alih produksi semua bagian penting dalam jangka panjang, pungkas Mevlutoglu. (aa/msh)
