Indonesiainside.id, Jakarta— Suhu politik di Myanmar memanas setelah muncul isu militer akan melancarkan kudeta. Isu ini memaksa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sejumlah kedutaan besar Barat di negara itu bereaksi.
“Kami menegaskan dukungan kami kepada transisi demokratik di Myanmar dan upaya-upaya mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia dan pembangunan di negara ini,” kata negara-negara Barat itu dalam pernyataan bersama. “Kami menantikan sidang parlemen yang damai pada 1 Februari dan pemilihan presiden dan ketua parlemen,” sambung pernyataan bersama yang ditandatangani Denmark, Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, AS, Norwegia dan Selandia Baru itu.
PBB mendesak militer dan semua pihak di negara itu mematuhi norma-norma demokrasi. “Kami menentang setiap upaya mengubah hasil pemilu atau merintangi transisi demokrasi di Myanmar,” kata Guteres.
PBB dan Barat cemas setelah militer Myanmar mengisyaratkan akan mengambil tindakan jika keluhan mereka mengenai kecurangan dalam pemilu 8 November 2020 tidak ditanggapi oleh komisi pemilihan umum (UEC). Pernyataan ini ditafsirkan sebagai prolog untuk kudeta.
Demonstrasi pro-militer pun meletus di berbagai kota besar di Myanmar, termasuk Sabtu kemarin ketika 200 orang berdemonstrasi di Yangon guna menunjukkan dukungan kepada militer dan menentang apa yang disebut mereka intervensi asing terhadap urusan dalam negeri Myanmar. Mereka mendesak pemerintah Aung San Suu Kyi dan UEC menjawab tudingan kecurangan pemilu tahun lalu di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan 83 persen kursi parlemen.
UEC menolak tuduhan itu dengan menyatakan ketidakwajaran yang ada tidak signifikan untuk sampai merusak kredibilitas pemilu. Tetap saja, militer, lewat partai proksinya Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), menuntut digelar pemilu baru yang disupervisi militer, selain menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung.
Hasil suara NLD memang mengusik militer karena bisa memupus jatah 25 persen kursi parlemen untuk militer seperti diamanatkan Konstitusi 2008 yang juga pintu militer untuk mengisikan orang-orangnya dalam pemerintahan. Kekhawatiran kudeta itu kian besar setelah pada Rabu, kepada para perwira militer dalam Dewan Pertahanan Nasional lewat konferensi video, pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan jika Konstitusi 2008 bentukan militer tak dipatuhi, maka konstitusi harus dicabut.
Konstitusi itu pernah direferendumkan pada April 2008. NLD memboikotnya. Partai pimpinan Suu Kyi ini juga memboikot pemilu 2010 yang digelar di bawah payung konstitusi 2008.
Konstitusi 2008 adalah peta jalan menuju demokrasi yang disusun militer yang terpaksa diadopsi karena tekanan hebat dari Barat dan janji militer membuka Myanmar kepada dunia luar.
Momen kritis untuk militer
Konstitusi 2008 salah satunya mengamanatkan militer berkuasa atas masalah-masalah nasional yang membuat mereka mendapatkan jatah 25 persen kursi parlemen dan mendudukkan para pejabat militer dalam pemerintahan.
Tetapi hasil pemilu November 2020 membuat skenario tidak relevan karena NLD memenangkan 85 persen kursi. Militer pun menghadapi krisis eksistensi dalam politik Myanmar.
Mengutip laman The Irrawaddy, para loyalis NLD sendiri menolak keras tuntutan-tuntutan militer, termasuk desakan mengadakan pemilu ulang dan membubarkan UEC. Suu Kyi sepaham dengan kolega-koleganya, tetapi dia diyakini bakal memilih cara rekonsiliatif, apalagi selama puluhan tahun tak henti dikelilingi musuh walaupun secara tidak langsung mempromosikan prinsip perjuangan dan statusnya di dalam negeri dan di luar negeri.
Jika NLD menolak tuntutan militer, sejumlah pengamat di Myanmar meyakini militer mungkin akan mengambil salah satu dari tiga langkah. Pertama, memboikot sidang parlemen 1 Februari; kedua mengikuti sidang parlemen tetapi menolak mencalonkan menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan menteri perbatasan (yang semuanya mesti diisi militer sesuai dengan amanat konstitusi) dalam kabinet persatuan; atau ketiga melancarkan kudeta.
Semua dari ketiga opsi ini mengkhianati kehendak rakyat dan norma demokrasi karena sama artinya menolak hasil pemilu 8 November di mana 27 juta rakyat telah menyalurkan suaranya. Namun fakta ini tak menghilangkan godaan kudeta karena militer tengah menghadapi momen yang bisa mengakhiri kiprah mereka dalam politik Myanmar. (NE/Ant)
