Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum mengecam keras terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, para pemimpin politik dan aktivis HAM pada Senin (1/2).
Wakil Indonesia untuk AICHR meminta agar Militer Myanmar mematuhi norma-norma demokrasi dan menerapkan dialog yang damai dalam mencari solusi dari setiap perbedaan pendapat, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yang telah dilaksanakan pada November 2020.
Sebagai anggota ASEAN, Myanmar berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip di Piagam ASEAN yang salah satunya menyatakan bahwa setiap negara anggota harus mematuhi aturan hukum, pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional.
“Tindakan kudeta ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip ASEAN berkenaan dengan penegakkan pemerintahan yang konstitusional tetapi juga telah merusak proses demokratisasi yang telah susah payah diusahakan sejak tahun 2011 di Myanmar,” jelas Yuyun dalam keterangan resmi pada Senin.
Wakil Indonesia untuk AICHR mendesak agar semua pihak terkait untuk memprioritaskan kepentingan rakyat Myanmar akan adanya rasa aman, utamanya dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Dia juga menyerukan agar pihak-pihak terkait dapat menahan diri dari kemungkinan melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Sebelumnya, Militer Myanmar pada Senin mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan dan akan memerintah itu setidaknya selama satu tahun setelah menahan para pemimpin tertinggi negara itu. Militer menyatakan keadaan darurat setelah menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan anggota senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Mereka mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan karena “kecurangan” dalam pemilihan umum 8 November, yang mengakibatkan dominasi NLD di parlemen. Militer juga mengumumkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing telah dilantik sebagai presiden. (Aza/AA)
