Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah militer Myanmar memblokir akses Facebook mulai Kamis hingga Minggu. Penyedia jasa internet di Myanmar menerima surat dari pemerintah untuk memblokir akses Faceboook.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Myanmar dalam surat peranyataannya berdalih jika blokir Facebook dilakukan untuk stabilitas. “Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook,” tulis surat Kemenkominfo Myanmar pada Rabu malam (3/2).
Perusahaan pemantau jaringan internet, NetBlocks mengofirmasi jika operator milik negara MPT telah memblokir Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp.
“Confirmed: Server Facebook, Instagram, Messenger dan WhatsApp sekarang dibatasi di #Myanmar pada penyedia internet milik negara MPT,” cuit NetBlocks di aku twitternya pada Kamis (4/2).
Penyedia internet Telenor Myanmar juga mengonfirmasi telah memblokir Facebook sesuai permintaan pemerintah. Telenor mengaku sangat prihatin dengan surat permintaan pemerintah yang telah dikirimkan ke semua operator seluler dan penyedia jasa internet.
“Meskipun arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional,” tulis Telenor dalam pernyataannya.
Ada lebih dari 22 juta pengguna Facebook di Myanmar pada Januari 2020, yang merupakan 40,4 persen dari seluruh populasinya. Orang yang berusia 25 sampai 34 tahun adalah kelompok pengguna terbesar sebesar lebih dari 9.6 juta jiwa.
Pada Selasa, Facebook menyatakan telah menghapus laman yang terkait dengan jaringan TV milik militer Myanmar pada Selasa setelah kudeta terjadi kudeta terhadap Aung San Suu Kyi.
Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Publik Facebook mengatakan terus memantau peristiwa politik di Myanmar dan mengambil langkah untuk menghentikan misinformasi dan konten yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut.
“Kami menghapus konten yang melanggar aturan kami tentang kekerasan, perkataan yang mendorong kebencian, dan kesalahan informasi yang berbahaya. Ini termasuk menghapus informasi yang salah yang mendelegitimasi hasil pemilu November,” ucap Frankel.
Facebook sebelumnya telah menghapus akun 20 individu dan organisasi militer Myanmar pada tahun 2018, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing. (Aza/Ant)
