Indonesiainside.id, Jakarta – Sebanyak 500 warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Myanmar belum perlu dievakuasi menyusul kudeta militer dan aksi antikudeta di negara tersebut.
Para WNI hanya diminta selalu waspada dan tak keluar rumah. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, 500 WNI di Myanmar mayoritas tinggal di wilayah Yangon. Mereka bekerja di sektor migas, industri garmen, dan anak buah kapal.
KBRI di Yangon mengingatkan kepada WNI untuk tetap tenang dan waspada serta mencermati perkembangan situasi keamanan. Para WNI juga diminta meminimalisir kegiatan tidak penting di luar rumah. Kedutaan juga meminta WNI menghindari kegiatan atau komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia belum memastikan evakuasi terhadap WNI di Myanmar. Namun, jika kondisi negara itu memburuk, evakuasi langsung dilakukan.
Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan rencana evakuasi tersebut merupakan salah satu prosedur Kementerian Luar Negeri Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini kata dia, kondisi WNI masih aman.
“Ya itu (evakuasi) sesuai prosedur kementerian luar negeri,” jelas Iza Fadri kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah menyatakan keputusan untuk melakukan evakuasi berada di Kedutaan Besar RI di Myanmar. “Kondisi WNI pada umumnya baik, KBRI yang mempunyai kapasitas untuk memberikan assesment dan merekomendasikan penerapan langkah-langkah kontijensi,” kata Faizasyah kepada Anadolu Agency.
Sebelumnya, protes terhadap pemerintahan militer di Myanmar berlanjut selama tiga hari berturut-turut pada Senin, ketika para demonstran menyerukan pemogokan nasional. Kantor-kantor pemerintah di ibu kota Nay Pyi Taw terlihat sepi karena sebagian besar pegawainya bergabung dalam aksi pemogokan massal.
Aung Htet, seorang jurnalis di ibu kota, mengatakan dia hanya melihat beberapa bus dan penumpang di jalan pada pagi hari, pemandangan yang tidak biasa. Foto gedung Kementerian Pendidikan yang kosong juga viral di media sosial.
Selain itu, pegawai negeri di banyak departemen pemerintah mengunggah gambar yang mendukung kampanye pemberontakan sipil. Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat pada 1 Februari, beberapa jam setelah menahan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, dan anggota senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.
Suu Kyi menjabat sebagai Penasihat Negara dari 2016 hingga 2021, setelah perjuangan panjang untuk demokrasi di negara yang membuatnya mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.
Namun sikap diamnya atas pembantaian Muslim Rohingya dan pembelaan terhadap genosida militer di pengadilan internasional menuai kritik keras di seluruh dunia. Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negara itu digelar setelah pemilihan umum pada November yang memberikan besar pada Partai NLD. (Aza/AA)
