Indonesiainside.id, Jakarta – Washington akan “membuka kembali jalur komunikasi diplomatik” dengan Palestina yang terputus di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, tutur Utusan Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan pada Kamis (25/3).
“Sejak Januari, keterlibatan diplomatik kami dilandaskan pada pemikiran bahwa kemajuan yang berkelanjutan menuju perdamaian harus didasarkan pada konsultasi aktif dengan kedua belah pihak,” kata Thomas-Greenfield dalam pertemuan konferensi video Dewan Keamanan PBB terkait masalah Israel-Palestina.
“Untuk itu, pemerintahan kami akan mengambil langkah membuka kembali jalur komunikasi diplomatik yang terhenti selama pemerintahan sebelumnya,” imbuhnya. “Semua keterlibatan kami memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membangun dukungan untuk solusi damai bagi konflik Israel-Palestina.”
Meski menyebutkan soal “dukungan terus-menerus negaranya untuk Israel,” Thomas-Greenfield mengatakan bahwa AS ingin “melihat Israel maupun Palestina melangkah menuju solusi dua-negara.”
Menyinggung soal solusi dua-negara, utusan AS itu mengatakan, “di bawah kepemimpinan Presiden Biden, AS berkomitmen kembali ke visi dua-negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam damai dan aman berdampingan dengan negara Palestina yang layak.”
“Kami yakin visi ini merupakan cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi demokratis, seraya menjunjung tinggi aspirasi sah rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri serta untuk hidup dengan bermartabat dan aman,” paparnya.
Thomas-Greenfield menyampaikan bahwa Biden sedang memulihkan program-program bantuan AS yang mendukung pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
“Khususnya, Amerika Serikat hari ini dengan senang hati mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar 15 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp14.446) untuk mendukung masyarakat paling rentan di Tepi Barat dan Gaza,” imbuhnya.
Mantan Presiden AS Donald Trump memangkas bantuan senilai ratusan juta dolar AS untuk warga Palestina. Selain itu, selama pemerintahannya, kontak diplomatik dengan Palestina benar-benar terputus.
Setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, Otoritas Palestina memutus semua hubungan resmi dengan Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS, walaupun kerja sama keamanan tetap berlanjut. (EP)
