Indonesiainside.id, Jakarta – Departemen Luar Negeri AS mengatakan rencana boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 menjadi salah satu masalah yang akan dibahas bersama sekutunya, di tengah meningkatnya kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China.
“Ini adalah sesuatu yang pasti ingin kami diskusikan dan tentunya merupakan sesuatu yang kami pahami bahwa pendekatan terkoordinasi tidak hanya untuk kepentingan kami tetapi juga untuk kepentingan sekutu dan mitra kami,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, dikutip dari Kyodo, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Price menanggapi pertanyaan apakah Amerika Serikat sedang berkonsultasi dengan sekutu untuk mempertimbangkan boikot bersama.
Price juga menegaskan kembali kekhawatiran AS atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China terhadap minoritas muslim Uighur di wilayah Xinjiang, menyebutnya sebagai tindakan “genosida.”
Senior pejabat Departemen Luar Negeri AS berusaha meredam spekulasi bahwa Washington sudah mempertimbangkan boikot terkoordinasi semacam itu.
“Posisi kami di Olimpiade 2022 tidak berubah. Kami belum membahas dan tidak membahas boikot bersama dengan sekutu dan mitra,” kata pejabat itu.
Rencana pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk menangani Olimpiade Beijing menarik perhatian di tengah dukungan pemajuan hak asasi manusia.
Beberapa anggota parlemen dari partai Republik telah mengupayakan boikot dan beberapa lainnya menyerukan agar perhelatan olahraga tersebut dipindahkan ke negara lain.
Price mengatakan bahwa Olimpiade Musim Dingin yang akan berlangsung 4-20 Februari 2022 itu “masih jauh,” dan dia tidak menetapkan kerangka waktu untuk diskusi boikot tersebut.
Sementara itu, dia mengatakan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan Jepang dan Korea Selatan menuju denuklirisasi Korea Utara setelah Pyongyang memutuskan untuk mundur dari Olimpiade Musim Panas Tokyo tahun ini.
“Kami mengetahui laporan bahwa Korea Utara telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas, yang tampaknya tidak akan berubah, pada kenyataannya, dengan tanggapan keras DPRK terhadap COVID-19,” kata Price, merujuk pada nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
“Kami akan terus berkoordinasi erat dengan Republik Korea dan Jepang mengenai masalah DPRK dalam mengejar tujuan perdamaian dan keamanan bersama di Semenanjung Korea dan di seluruh Indo-Pasifik,” dia menambahkan.
Korea Utara membuat pengumuman mendadak pada Selasa (6/4) bahwa tidak akan mengirim tim ke Olimpiade Tokyo untuk melindungi atletnya selama pandemi virus corona, menjadi negara pertama yang secara resmi menarik diri dari acara olahraga yang tertunda satu tahun itu.
Olimpiade Tokyo dipandang oleh Korea Selatan sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antar-Korea, setelah perang dingin selama ini. (ant/msh)
