Indonesiainside.id, Jakarta – Jaringan masyarakat sipil di Indonesia menolak kehadiran junta militer sebagai representasi Myanmar dalam ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April 2021.
Menurut salah satu perwakilan yang merupakan aktivis Asia Justice and Rights (AJAR), Putri Kanesia, kehadiran junta militer tidak sah karena mereka bukan pemenang dari pemilu Myanmar pada November 2020.
“Ketika datang ke Indonesia, malah seolah-olah ASEAN Leaders memberikan pengakuan terhadap pemerintahan yang dipimpin Min Aung Hlaing,” kata Putri kepada Anadolu Agency, Kamis (22/4).
Pemilu sebelumnya mengantarkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemerintah terpilih. Militer kemudian melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 dengan dalih pemilu tersebut penuh kecurangan.
Putri mengungkapkan ASEAN seharusnya memberikan tempat kepada National Unity Government dalam pertemuan tersebut. National Unity Government dibentuk oleh para penentang kudeta militer 1 Februari lalu, termasuk anggota parlemen yang digulingkan hingga etnis minoritas.
Putri berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan resolusi yang efektif untuk pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Kelompok masyarakat sipil juga berharap kekuasaan dikembalikan kepada pemerintahan yang sah, tahanan politik dibebaskan, serta hukuman terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab pasca-kudeta.
“Ini juga menjadi penting bagaimana pihak dari luar, international community dapat akses masuk ke Myanmar untuk memberikan bantuan humanitarian,” ungkap Putri.
Untuk menyuarakan protes mereka, kelompok masyarakat sipil berencana menggelar aksi bersepeda sekaligus memberikan pernyataan sikap di kantor salah satu kelompok masyarakat sipil saat ASEAN Leaders’ Meeting berlangsung.
Pertemuan negara-negara ASEAN tersebut rencananya membahas krisis yang terjadi di Myanmar pasca-kudeta militer pada 1 Februari 2021. Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) pada 21 April 2021, 739 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer dan 3.331 orang ditahan.
Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah akan memimpin pertemuan tersebut sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2021. Pemimpin negara lain yang sudah memberikan konfirmasi akan hadir yakni, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen, serta Presiden Joko Widodo.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte tidak akan hadir dalam pertemuan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta. Pemerintah Filipina hanya mengirim Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin, Jr. untuk mewakili Presiden Duterte.
Selain itu, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan o-Cha juga memutuskan tidak akan menghadiri pertemuan. Menurut sumber pemerintah, Prayut akan mengirim Menteri Luar Negeri, Don Pramudwinai sebagai perwakilan Thailand. (Aza/AA)
