Indonesiainside.id, Jakarta – Bentrokan suku antara kelompok etnis di Darfur Selatan menyebabkan 36 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
Kantor berita resmi Sudan, SUNA, mengkonfirmasi jumlah tersebut, mengatakan bahwa bentrokan meletus pada hari Sabtu antara suku Falata dan Ta’isha.
Tentara nasional Sudan sedang bekerja untuk memulihkan perdamaian di wilayah tersebut.
“Komite Keamanan Negara Darfur Selatan, dalam pertemuannya hari Minggu, memutuskan untuk mendorong bala bantuan militer tambahan ke daerah itu untuk mengadili para pelaku, mencegah terulangnya insiden itu, dan membentuk komite investigasi hukum,” lapor SUNA.
Wali Kota Darfur Selatan, Musa Mahdi, mengatakan bahwa pasukan gabungan yang dikerahkan di Am Dafouk telah berhasil “memisahkan suku-suku yang bertikai, di wilayah Mandouh, Mirmasa, dan Mjangari.”
Perang suku berkecamuk di beberapa tempat di Darfur sebagai akibat dari konflik atas tanah, sumber daya, dan zona penggembalaan.
Pada bulan April, setidaknya 132 orang tewas di Darfur Barat dalam pertempuran antara anggota suku Massalit dan komunitas Arab, memaksa pihak berwenang untuk memberlakukan keadaan darurat.
Menurut PBB, sedikitnya 200 orang tewas dan 240 terluka, dan sekitar 116.000 mengungsi akibat bentrokan suku pada bulan Januari saja di Darfur Selatan dan Barat.
Konflik Darfur melonjak pada tahun 2003 ketika pemerintahan presiden Omar al-Bashir saat itu memberdayakan milisi Arab untuk memerangi kelompok pemberontak, yang mengakibatkan kematian ratusan ribu warga sipil dan lebih dari dua juta orang mengungsi.
Kekerasan meningkat di seluruh Sudan setelah al-Bashir digulingkan pada April 2019, menyusul protes massal terhadap pemerintahannya.
Pemerintah transisi sejak itu telah bernegosiasi dengan kelompok pemberontak, tetapi kesepakatan damai terbukti sulit.
Al-Bashir telah didakwa dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag atas perlakuannya terhadap warga sipil di Darfur.
Dia ditahan di penjara Khartoum setelah dihukum karena korupsi oleh pengadilan Sudan pada akhir 2019.(Red)
