Indonesiainside.id, Karachi– Organisasi Negara-negara Islam (OKI) pada hari Kamis menegaskan kembali dukungan lama untuk “hak menentukan nasib sendiri” rakyat Jammu dan Kashmir sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam komunike bersama setelah pertemuan para menteri luar negeri Kelompok Kontak OKI tentang Jammu dan Kashmir, ditekankan bahwa perdamaian abadi di Asia Selatan tidak dapat dicapai tanpa penyelesaian “adil” dari sengketa inti.
Para menteri luar negeri bertemu di sela-sela sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York, dengan wakil sekretaris jenderal OKI sebagai ketua, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan. Pertemuan itu, menurut pembacaan itu, mengecam tindakan India pada Agustus 2019, dan langkah-langkah selanjutnya untuk “mengubah struktur demografis lembah Himalaya melalui penerbitan lebih dari 4,2 juta domisili untuk warga negara India non-Kashmiri.”
New Delhi menghapus status semi-otonom Jammu dan Kashmir yang sudah lama ada pada 5 Agustus 2019, mempromosikan Islamabad untuk menurunkan status diplomatiknya dan menghentikan perdagangan dengan saingan lama itu. Memuji perjuangan “sah” orang-orang Kashmir untuk hak mereka menentukan nasib sendiri, pertemuan itu mengecam “penolakan berkelanjutan” India yang mengizinkan pejabat PBB dan organisasi masyarakat sipil internasional mengunjungi lembah yang disengketakan.
Mengekspresikan belasungkawa atas meninggalnya pemimpin Kashmir yang dihormati Syed Ali Geelani, para menteri luar negeri menyesalkan “tindakan tidak berbudi yang mengambil jenazah Syed Ali Geelani dari keluarganya oleh pasukan pendudukan India dan menyangkal hak mereka untuk menyelenggarakan pemakaman serta untuk menguburnya sesuai keinginannya.”
Mereka menuntut India untuk membalikkan semua tindakan “ilegal dan sepihak” yang dicaploknya pada atau setelah Agustus 2019, serta menghentikan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sistematis dan meluas” di lembah itu, dan mengambil langkah-langkah “konkret dan bermakna” untuk implementasi penuh DK PBB resolusi tentang Jammu dan Kashmir.
Mereka menyerukan penyelidikan independen terhadap “kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi dengan baik termasuk pembunuhan di luar proses hukum, kekerasan seksual oleh pasukan pendudukan India” di Jammu dan Kashmir. Pertemuan itu juga mendesak New Delhi untuk segera membebaskan para pemimpin politik dan pemuda Kashmir yang juga ditahan. (NE/aa)
