Indonesiainside.id, Kabul— Pemerintah baru Taliban Afghanistan telah memperingatkan utusan AS dan Uni Eropa (UE) bahwa upaya terus-menerus untuk menekan mereka melalui sanksi akan mengganggu perdamaian serta memicu gelombang ekonomi pengungsi.
Penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi mengatakan kepada diplomat Barat dalam pembicaraan di Doha, bahwa ‘melemahkan pemerintah Afghanistan bukanlah kepentingan siapa pun karena dampak negatifnya akan secara langsung mempengaruhi dunia dalam sektor keamanan dan migrasi ekonomi dari negara itu’, menurut sebuah pernyataan dikutip AFP.
Taliban menggulingkan bekas pemerintah Afghanistan yang didukung AS Agustus lalu setelah konflik selama dua dekade, selain menyatakan administrasi Imarah Islam berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.
Namun, upaya untuk menstabilkan negara, yang masih menghadapi serangan dari kelompok ekstremis saingannya, ISIS-Khorasan, telah terhambat oleh sanksi internasional, di mana bank kehabisan uang tunai, sementara pegawai negeri tidak dibayar gaji.
“Kami mendesak dunia untuk mencabut sanksi dan mengizinkan bank untuk beroperasi secara normal sehingga badan amal, organisasi dan pemerintah dapat membayar gaji staf mereka dengan tabungan mereka sendiri dan bantuan keuangan internasional, ” kata juru bicaranya, Muttaqi pada pertemuan di Doha.
Negara-negara Eropa khawatir jika ekonomi Afghanistan runtuh, sejumlah besar migran akan bermigrasi ke benua itu. Hal ini memberi tekanan pada negara-negara tetangga lainnya seperti Pakistan dan Iran serta pada akhirnya di perbatasan Uni Eropa.
Washington dan Uni Eropa mengatakan mereka siap untuk mendukung inisiatif kemanusiaan di Afghanistan, tetapi masih waspada memberikan dukungan langsung kepada Taliban, tanpa menjamin akan menghormati hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. (NE)
