Indonesiainside.id, Moskow— Barat dipandang semakin ‘gila’ dan ekstrem ketika anak-anak diajari bahwa mereka dapat mengubah jenis kelamin mereka sesuai keinginan mereka tanpa mengikuti norma alam. Narasi terbalik menerima kritik dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang menggambarkannya sebagai hal yang paling ‘mengerikan’ di benua Eropa, lapor Daily Mail.
Putin menegaskan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersembunyi di balik nama dan warna bendera pelangi yang menjadi simbol gerakan LGBT di seluruh dunia. Upaya tersebut dipandang ingin memperluas pengaruh LGBT kepada anak laki-laki dan perempuan yang mulai belajar menjadi transgender.
“Ini adalah ide yang sangat buruk ketika anak-anak di Barat diajari agar anak laki-laki bisa menjadi perempuan atau sebaliknya,” katanya.
Ia mengatakan hal ini saat menyampaikan pidato di acara Valdai International Discussion Club di Sochi. Putin sering menghadapi kritik dari komunitas LGBT di Rusia ketika pernikahan sesama jenis dan ‘propaganda gay’ dilarang keras di negara tersebut.
Menurut Putin, hal itu hanya mengundang risiko besar menghancurkan kehidupan anak-anak generasi mendatang. “Ini adalah peristiwa paling mengerikan ketika anak-anak diajari sejak usia dini bahwa pria dapat mengubah jenis kelamin wanita dengan begitu mudah.
“Orang-orang dipaksa untuk percaya bahwa mereka memiliki pilihan jika orang tua menentang dan anak-anak dipaksa untuk membuat keputusan yang dapat menghancurkan hidup mereka,” katanya.
Putin mengatakan bahwa tidak ada individu, termasuk psikolog, yang akan mengizinkan anak-anak membuat keputusan seperti itu. LGBT adalah akronim yang mengacu pada kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender.
Dalam perkembangan serupa di Jepang, survei menemukan dukungan untuk membantu minoritas seksual serta mengizinkan dua nama keluarga dalam pernikahan meningkat di antara kandidat Partai Demokrat Liberal (LDP). Survei dilakukan oleh surat kabar The Asahi Shimbun yang dipimpin oleh Ilmuwan Politik Universitas Tokyo, Prof. Masaki Taniguchi.
Pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil dilaporkan mendesak pemerintah untuk mempromosikan hak-hak LGBT termasuk mengakui pernikahan sesama jenis. Survei tersebut juga menanyakan pendapat calon peserta pemilu apakah akan mengizinkan pernikahan sesama jenis didaftarkan menggunakan nama keluarga yang berbeda. (NE)
