Indonesiainside.id, Tripoli – Komisi pemilihan umum Libya mendiskualifikasi 25 dari 98 kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan pemimpin Libya Muammar Ghadhafi.
Sebelumnya Saif al-Islam Gaddafi telah mengumumkan pencalonannya pada 14 November dan muncul sebagai salah satu kandidat terdepan dalam kontes pilpres yang dijadwalkan pada 24 Desember mendatang. Namun, mendadak pada hari Rabu, komisi pemilihan umum Libya memutuskan dirinya termasuk capres yang tidak memenuhi syarat. Keputusan dapat dibatalkan jika banding di pengadilan Saif al-Islam menang.
Diskualifikasi ini dilakukan setelah seorang jaksa militer di Tripoli meminta komisi pemilu Libya untuk mendiskualifikasi Gaddafi atas dasar keyakinannya bahwa pada tahun 2015, secara in absentia dia didakwa di pengadilan atas kejahatan perang terkait upaya merebut kembali kekuasaan setelah ayahnya digulingkan. Juga adanya surat perintah penangkapan yang tertunda atas nama Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag.
Muammar Gaddafi telah memerintah Libya selama lebih dari 40 tahun sebelum ia digulingkan dan dibunuh oleh pemberontak yang didukung NATO.
Saif al-Islam adalah kandidat terpilih dari Front Populer untuk Pembebasan Libya, yang didirikan sekelompok loyalis ayahnya pada tahun 2016.
Gaddafi bereaksi tegas terhadap keputusan tersebut dengan menunjukkan bahwa Jenderal Khalifa Haftar, calon presiden yang lolos lainnya, malah didakwa atas dua tuntutan pidana yakni pengadilan militer di tahun 1987 atas penyerahan dirinya ke Chad, dan skenario menggulingkan pemerintah resmi di tahun 1993 – namun ia belum didiskualifikasi dari pencalonan.
Haftar, yang memimpin angkatan bersenjata pemerintah yang berbasis di Tobruk selama ini mengendalikan Libya timur. Dia juga menghadapi tuduhan memegang kewarganegaraan ganda yakni AS dan Libya, karena itu seharusnya tidak memenuhi syarat.
Sementara itu, perdana menteri sementara pemerintah persatuan nasional yang berbasis di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibeh, telah berjanji untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden, namun akhirnya mengingkarinya. Abdul Hamid juga menolak untuk mengundurkan diri tiga bulan sebelum pemilihan, seperti yang dipersyaratkan oleh aturan pemilihan yang dinilai kontroversial.
Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya pemilihan umum damai dan rekonsiliasi di Libya dan mendesak semua pihak untuk menghormati hak-hak lawan politik mereka “sebelum, selama dan setelah” pemungutan suara.
Di lain sisi, utusan khusus PBB yang berbasis di Jenewa untuk Libya, diplomat Slovakia Ján Kubiš, tiba-tiba mengundurkan diri pada hari Selasa karena alasan yang belum terungkap, tetapi akan tetap di pos sampai Sekretaris Jenderal António Guterres menunjuk pengganti.(Nto)
