PKS: Kemendagri Alami Kemunduran Terkait Aturan Berhijab

Juru Bicara BPN Prabowo–Sandi, Suhud Alynudin. Foto: Istimewa

Instruksi Mendagri Nomor 225/10770/SJ/Tahun 2018 yang mengatur tentang cara berhijab, dikritisi PKS. Arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu dinilai sebagai sebuah kemunduran.

Indonesiainside.id, Jakarta — Politisi PKS Suhud Aliyudin menyebut ada blunder yang dilakukan Mendagri terkait aturan berhijab ini. Terutama terkait implementasi syariat Islam soal hijab.

“Jika surat yg beredar itu betul, maka ini menjadi semacam langkah mundur,” kata Aliyudin di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Menurutnya, jika Tjahj Kumolo selaku Mendagri menghormati perempuan muslim, arahannya tak seperti di instruksi. Dalam arahan itu, Tjahjo meminta Aparatur Sipil Negeri (ASN) perempuan berhijab memasukkan hijab mereka ke seragam.

“Perintahnya itu (harusnya) jilbab menutupi bagian dada. Jadi kalau disuruh masukkan ke baju tidak sesuai perintah agama,” bebernya.

Aliyudin menyebut, arahan itu justru menimbulkan polemik. Misalnya ketika mayoritas masyarakat merasa tidak nyaman dengan aturan ASN itu. Maka persepsi mereka, ada pengekangan ekspresi dari Mendagri.

Lebih lanjut ia mempertanyakan hubungan hijab dengan kinerja ASN. Seharusnya Tjahjo tak perlu repot-repot mengatur hal ini. Mengingat banyak urusan yang harusnya dikerjakan Kemendagri.

“Fokus saja bagaimana membangun kinerja positif dan profesional agar tidak muncul kasus semacam bertebarannya e-KTP di sembarang tempat,” tandasnya.

(Rengga Permana)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here