Pigai: Pernyataan Ketua DPR Bertentangan dengan HAM

Ketua DPR dianggap melalukan ancaman kekerasan verbal terhadap rakyatnya sendiri yaitu menciptakan rasa ketakutan publik.

Indonesiainside.id, Jakarta — Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017 Natalius Pigai merespon pernyataan Ketua DPR RI tentang operasi militer di Papua. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah pernyataan tidak berfaedah. Sebab, sudah di luar mekanisme ketatanegaraan (extra parliamentary).

“Kita semua ketahui ada mekanisme untuk pernyataan perang dan operasi militer, yaitu Presiden mengirimkan surat ke DPR, dibahas di Komisi I, selanjutnya persetujuan operasi militer di sidang paripurna dan presiden keluarkan Kepres,” ujar Pigai di Jakarta.

Pigai menjelaskan, operasi militer selain perang sudah dijalankan sejak Orde Baru melalui sistem binomial yaitu Militer sebagai panglima dalam perang dan Militer sebagai panglima dalam pembangunan. “Jadi bukan hal baru dan tidak akan ada berpengaruh pernyataan ketua DPR RI,” katanya.

Menurut dia, pernyataan Ketua DPR hanya membuat rasa ketakutan publik yaitu rakyat Papua baik orang asli maupun pendatang dan bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu freedom of fears.

“Ketua DPR boleh berbicara demi kepentingan nasional tetapi tidak berarti nalar publik tergiring dalam opini yang jauh dari akal sehat dan esensi bernegara,” katanya.

Papua hari ini tersorot mata dunia sebagai daerah tragedi terlupa yang masih tersisa di abad ini. Karena itu akan berpotensi memancing intervensi Kemanusian (humanitarian intervention). Justru akan merugikan negara ini.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here