Pigai: Pernyataan Ketua DPR Bertentangan dengan HAM

DPR justru menekan Presiden Jokowi karena kebijakan pembangunan integrasi politik di Papua oleh Jokowi 2014-2019 melalui politik pendudukan dan tingginya ekskalasi kejahatan negara di Papua telah menguras rasa kebangsaan dan simpati rakyat Papua terhadap Indonesia.

“Itulah yang membuat kami semua meminta Presiden Jokowi harus diganti di 2019,” tandas Pigai.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo sepakat dengan usulan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dengan adanya Perpres tersebut, pemerintah dapat menerapkan operasi militer selain perang dengan menggunakan kekuatan TNI.

“Peristiwa pembunuhan sadis terhadap belasan pekerja PT Istaka Karya yang dilakukan oleh KKB di wilayah Nduga, Papua, termasuk dalam kategori terorisme,” kata Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, pelaku pembunuhan yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), memiliki tujuan politik, yakni menuntut kemerdekaan Papua.

“Kita kembalikan kepada pemerintah untuk memutuskan karena kita sudah punya UU antiterorisme dan sudah punya SOP bagaimana menanggulangi gerakan-gerakan separatis maupun kriminal bersenjata,” kata Bambang.

(Ahmad Z.R)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here