KIARA: Izin Amdal Mencederai Masyarakat Bali

Demo masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Foto : Istimewa

Reklamasi Benoa tak hanya merusak kawasan Bali saja, melainkan merusak kawasan-kawasan lain, khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil karena pasir lautnya diambil untuk material pasir reklamasi.

Indonesiainside.id, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam langkah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang telah mengeluarkan izin lokasi untuk pembuatan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Proyek Reklamasi Teluk Benoa Bali. Susi beralasan, penerbitan izin itu merujuk pada tata ruang Provinsi Bali.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa langkah yang diambil Susi Pudjiastuti telah mencederai dan mengkhianati keinginan kolektif masyarakat Bali yang menolak proyek reklamasi Teluk Benoa.

“Kalau Ibu Susi Berpihak kepada masyarakat Bali, seharusnya tak mengeluarkan izin lokasi untuk pembuatan Amdal. Izin tersebut melukai 39 desa adat di Bali dan membuat ratusan ribu masyarakat pesisir terancam kehilangan ruang hidupnya, terutama nelayan dan perempuan nelayan” tegasnya.

Susan mempertanyakan klaim Susi yang menyatakan izin lokasi tersebut berpijak pada tata ruang provinsi Bali. Menurutnya, Susi harusnya merujuk kepada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang dimandatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2014.

“Klaim Ibu Susi sangat lemah karena tidak berpijak pada RZWP3K. Sementara itu, RZWP3K Provinsi Bali sampai saat ini juga belum disahkan. Artinya, izin yang dikeluarkan bertentangan dengan hukum. Dalam pada itu, hingga hari ini masyarakat sipil terus mengawasi Ranperda RZWP3K yang sedang dalam proses perbaikan dokumen awal,” ungkap Susan.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here