Komnas HAM: Tim Polda Bekerja Terlalu Lama

Ketua Tim Sandrayati Moniaga (kanan), M. Choirul Anam (tengah) dan Romo Magnis Suseno (kiri). Foto: Ahmad Z.R.

Hingga saat ini, pihak yang melakukan tindakan penyerangan terencana dan sistematis terhadap Novel Baswedan masih belum terungkap.

Indonesiainside.id, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan Laporan Akhir Tim kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Wakil Kapolri dan juga menyerahkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Ketua Tim Sandrayati Moniaga menuturkan, Komnas HAM berpandangan bahwa Novel merupakan pembela hak asasi manusia yang telah bekerja untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai pembela HAM, kata Sandrayati, seharusnya negara berkewajiban memberikan perlindungan efektif terhadap dirinya dan kerja-kerja yang dilakukan.

“Hingga saat ini, pihak yang melakukan tindakan terencana dan sistematis tersebut masih belum terungkap. Namun kami menduga pihak-pihak yang berperan yaitu perencana, pengintai dan pelaku kekerasan,” ujarnya di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12).

Selain pelanggaran HAM, penyerangan terhadap Novel juga diduga terjadi pelanggaran atas hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak atas perlindungan HAM, dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi seperti dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang.

“Sampai saat ini belum ada satupun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami menyimpulkan Tim Polda bekerja terlalu lama. Dan lamanya proses pengungkapan diduga akibat dari kompleksitas permasalahan. Sehingga timbul pertanyaan, apakah terjadi abuse of process,” ujar dia.

Karena itu, guna mempercepat upaya pengungkapan peristiwa penyerangan terhadap Novel, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk Tim Gabungan untuk mengungkap fakta peristiwa dan pelaku penyiraman air keras serta memastikan Tim Gabungan tersebut dibentuk segera mungkin, bekerja cepat dan efektif sesuai prosedur yang berlaku.

“Sedangkan untuk KPK, perlu dilakukan langkah-langkah hukum dan mengembangkan sistem keamanan bagi seluruh jajaran KPK. Dan Presiden harus memastikan terbentuknya Tim Gabungan oleh Kapolri, mendukung dan mengawasi pelaksanaannya,” tandasnya.

(Ahmad Z.R)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here