Polpum Kemendagri: Demokrasi Indonesia Masuk Tiga Besar

Acara Laporan Akhir Tahun 2018 Kemendagri di Jakarta, Rabu (26/12). Foto: Ahmad Z.R

Kemendagri melalui Ditjen Polpum melakukan berbagai langkah-langkah. Di antaranya, melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi yang akan mengganggu pileg dan pilpres, walaupun dari institusi lain juga melakukan hal serupa.

Indonesiainside.id, Jakarta — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedomo mengatakan, Polpum telah membentuk satuan tugas atau tim baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Tim ini melibatkan berbagai unsur intelijen yang ada di daerah dan pusat. Fungsinya melakukan deteksi dini, identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu pelaksanaan pemilu.

“Pemilu serentak merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan Indonesia. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia. Karenanya, kewajiban pemerintah, keinginan pemerintah adalah bagaimana pileg dan pilpres bisa berjalan damai, aman, sukses, dan mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Apabila itu terwujud maka yang paling pokok adalah bisa meningkatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia,” ujarnya dalam acara Laporan Akhir Tahun 2018 Kemendagri di Jakarta, Rabu (26/12).

Soedomo menjelaskan, demokrasi di Indonesia sampai tahun sekarang masuk tiga besar dunia. Ia berharap apabila pileg pilpres bisa berjalan sukses, damai, sesuai yang diamanatkan oleh UU, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia paling demokratis di seluruh dunia. “Ini akan bisa mengangkat harkat, dan martabat bangsa Indonesia,” kata Soedomo.

Kemendagri melalui Ditjen Polpum melakukan berbagai langkah-langkah. Di antaranya melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi yang akan menganggu pileg dan pilpres, walaupun dari institusi lain juga melakukan hal serupa. “Tapi barangkali dari sudut pandang, variabel atau indikator yang agak berbeda. Contoh misalnya, kalau Bawaslu membuat IKP (Indeks Kerawanan Pemilu). IKP Bawaslu itu menurut saya itu bagaimana Bawaslu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu,” katanya.

Menurutnya, IKP tersebut hampir sama dengan yang dibuat Kemendagri. Namun yang seharusnya disoroti Bawaslu adalah kerawanan terhadap penyelenggara. Jika keamanan sudah ada yang menangani, maka melalui deteksi ini dapat dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh dan mendapatkan potensi ancaman lebih awal.

“Kita akan segera menangani persoalan tadi jika ada deteksi dini. Berikutnya melakukan pendidikan politik. Ini bagian dari tugas-tugas Polpum dalam rangka meingkatkan persentase pemilih. Persentase 77,5%. Kita berharap ini bisa terwujud. Agar terpenuhi, maka diperlukan kontribusi dari berbagai komponen, termasuk insan pers. Agar hari H nanti, 17 April 2019, secara keseluruhan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, persyaratan untuk menjadi peserta pemilu bisa hadir di TPS masing-masing,” ujarnya.

Karena satu suara menentukan pemimpin lima tahun ke depan, baik untuk pileg mau pun pilpres. Tugas atau penyelenggaraan pileg dan pilpres, bukan hanya kewenangan dan tugas Kemdagri, tapi merupakan tugas negara. Pihaknya berharap ada keterlibatan dari seluruh komponen, Kementerian/Lembaga untuk sukseskan pileg dan pilpres.

“Kita mencoba pileg dan pilpres gaungnya sama dengan Asian Games 2018. Seluruh Kementerian/Lembaga terlibat, elemen masyarakat terlibat secara keseluruhan,” tegasnya.

(Ahmad Z.R)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here