KY Usulkan 63 Orang Hakim Dijatuhi Sanksi

Ketua Komisi Yudisial RI Jaja Ahmad Jayus (tengah) memaparkan capaian kinerja KY di 2018. Foto: Istimewa.

Hasil penanganan laporan masyarakat diputuskan dalam Sidang Pleno. Berdasarkan Sidang Pleno, ada 39 dari 290 putusan yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH.

Indinesiaibside.id, Jakarta — Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor. Dengan rincian: 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

“Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran ringan terhadap 9 orang hakim, teguran tertulis terhadap 18 orang hakim, dan pemyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim,” papar Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dalam diskusi Capaian Kinerja KY 2018 di Gedung KY, Jakarta, Senin (31/12).

Sedangkan sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 7 orang, dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 3 orang.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama 7 bulan terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 orang hakim, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih nendah selama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap 6 orang hakim.

“Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura (6 orang), kemudian ada PN Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais, PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakam, dan PA Surakarta yang masing-masing 3 orang hakim. KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di Mahkamah Agung,” ujar dia.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here