Komisi Yudisial Jaga Independensi Hakim

Foto: DetikNews

Guna menjaga independensi Hakim, KY menyelenggarakan workshop terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tujuannya agar hakim memahami dan menginternalisasi nilai-nilai KEPPH di dalam dan di luar kedinasan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Komisi Yudisial (KY) diberikan kewenangan untuk mengambil Iangkah hukum dan Iangkah Iain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Langkah hukum tersebut merupakan bentuk advokasi represif yang merupakan wujud upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, sepanjang tahun 2018, KY menerima 11 permohonan advokasi hakim. Bentuk tekanan yang menjadi pokok informasi, seperti mengganggu proses persidangan. menghalangi pelaksanaan eksekusi, mengancam keamanan hakim, dan lain-Iain.

“Contoh kegiatan represif saat terjadi penghalangan pelaksanaan eksekusi di PN Maros, maka KY melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PN Maros dan Kepo|isian Resort Maros sampai pelaksanaan eksekusi selesai secara baik,” ujar Jaja dalam diskusi capaian kinerja KY 2018 di Jakarta.

Selain itu, kata Jaja, KY juga menyelesaikan kasus di PN Bantul di mana pihak massa terdakwa tidak menerima putusan pengadilan sehingga membuat keributan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan. lnformasi dinyatakan selesai dan sudah dalam proses hukum oleh pihak kepolisian dengan te|ah dilakukan penetapan beberapa tersangka.

Sedangkan di bidang penelitian, salah satu yang dilakukan KY adalah manajemen hakim terkait independensi lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga sejenis KY di Indonesia dan Turki. Upaya menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan, Turki membentuk lembaga yang diberi nama Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (The High Council of Judges and Presecutorsi atau disebut HCJP).

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here