KPU: Dana Kampanye Dilarang Dari APBN

Komisioner KPU Hasyim Asyari. Foto: Ahmad Z.R

Sedangkan audit dana kampanye dilakukan jika seluruh dana penerimaan dan pengeluaran kampanye selesai digunakan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Sejumlah partai politik hari ini, Rabu (2/1), mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, masing-masing peserta pemilu dapat melaporkan dana sumbangannya kepada KPU Daerah, Kota hingga KPU Pusat.

“Di (KPU) tingkat pusat adalah (penyerahan LPSDK) partai politik tingkat nasional dan calon presiden-wakil presiden. Sedangkan untuk anggota DPD dan Caleg Provinsi atau Kota itu ke KPU daerahnya,” kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/1).

Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan, sumbangan bisa berasal dari partai politik atau para calon. Hasyim menuturkan, dua kategori di luar partai dan para calon peserta pemilu baru dapat disebut sebagai dana sumbangan.

“Undang-Undang menentukan ada batasannya. Untuk Pemilu DPRD jika berasal dari korporat atau perusahaan maksimal Rp25 miliar. Jika perseorangan maksimal jumlahnya Rp2,5 miliar. Begitupun dengan calon presiden dan wakil presiden. Untuk DPD jika yang menyumbangkan perseorangan jumlahnya Rp750 Juta paling banyak, kemudian kalau korporate Rp1,5 miliar,” Hasyim memaparkan.

Hasyim menjelaskan, sumbangan dana kampanye baik yang berasal dari korporat atau individu tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu, Undang-Undang melarang pihak asing turut memberikan dana sumbangan pemilu. Di antara pihak asing itu ialah warga negara asing, komunitas asing, Ormas asing, NGO, perusahaan, dan pemerintah asing.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here