DPR Persoalkan Penghentian Layanan BPJS

Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan. Foto: Antara

BPJS membantah bahwa pemutusan kontrak dengan sejumlah rumah sakit di daerah karena defisit keuangan

Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Menteri Kesehatan terkait penghentian layanan pasien BPJS di sejumlah rumah sakit.

DPR meminta agar permasalahan ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.“Kita perlu memastikan itu, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu terganggu,“ ujarnya saat dihubungi Indonesiainside.id, Jumat (4/1).

Diwartakan sebelumnya, sejumlah rumah sakit (RS) ramai-ramai menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah sejak awal tahun 2019 ini. Penghentian layanan diduga karena masalah tunggakan BPJS ke sejumlah rumah sakit.

“Kita akan menanyakan itu juga, nanti kita akan masuk setelah reses tanggal 7 Januari. Jadi mungkin setelah itu akan kita agendakan, kita rapat internal dulu setelah itu kita panggil,“ imbuh Saleh.

Menurut Saleh, kondisi keuangan BPJS seharusnya tidak mengganggu jalannya pelayanan. Sebab, kata dia, defisit keuangan BPJS menjadi tanggungan negara. “Secara perlahan lahan kan sudah dibayar, yang belum mungkin sedang proses verifikasi,“ katanya.

BPJS membantah bahwa pemutusan kontrak dengan sejumlah rumah sakit di daerah karena defisit keuangan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan, penghentian layanan karena masalah akreditasi rumah sakit yang bersangkutan.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here