BPKN Minta Pemerintah Segera Selesaikan Tunggakan BPJS

BPJS Kesehatan
Petugas melayani warga yang mendaftar kepesertaan BPJS. Foto: Dok. Dinkes

Pemerintah harus segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS

Indonesiainside.id, Jakarta — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai penghentian layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah rumah sakit awal tahun ini berpotensi merugikan akses konsumen.

Mencermati semakin luasnya rumah sakit yang menghentikan layanan BPJS-nya dengan berbagai alasan, termasuk masalah akreditasi, proses perpanjangan akreditasi, atau tidak memenuhi syarat rekredensialing dan Surat Izin Operasional RS yang belum terbit.

BPKN meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan BPJS atas RS bersangkutan, termasuk menyediakan solusi pendekatan bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat di wilayah.

“Dengan demikian pasien RS di wilayah tersebut tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS,” ujar Ketua BPKN, Paman Ardiansyah dalam siaran persnya kepada Indonesiainside.id.

BPKN juga meminta pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS kepada pihak rumah sakit mitra.Pemerintah memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional rumah sakit yang bersangkutan.

“Pemerintah harus segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS. Sementara, rumah sakit agar segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi,” tutur Ardiansyah.

BPKN menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien BPJS yang terganggu. Sesuai UU No. 36 tahun 2009, kata Ardiansyah, seharusnya rumah sakit menangani terlebih dahulu pasien terutama pasien dengan kondisi kritis, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here