BPN: KPU RI Diduga Langgar UU Pemilu

Ketua KPU, Arief Budiman. Foto: Antara

Seharusnya KPU RI bersikap tegas dalam memutuskan siapakah yang harus membacakan visi-misi paslon peserta pilpres, bukan malah membatalkannya.

Indonesiainside.id, Jakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) telah membuat geger publik Indonesia dengan mengumumkan pembatalan memfasilitasi pasangan capres dan cawapres guna mensosialisasikan visi dan misinya dalam rangka Pilpres 2019 yang akan datang.

Jubir Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Ali Lubis menjelaskan, berdasarkan Pasal 274 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jelas dikatakan bahwa dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi Visi, Misi Dan Program Pasangan Calon melalui laman KPU dan Lembaga Penyiaran Publik.

“Oleh karena itu KPU RI tidak boleh seenaknya membatalkan acara tersebut dengan alasan apapun karena itu bersifat wajib, apalagi alasan pembatalan karena adanya perbedaan keinginan dari kedua belah pihak terkait siapa yang akan membacakannya,” ujar Ali Lubis di Jakarta, Ahad (6/1).

Ia menilai, seharusnya KPU RI bersikap Tegas dalam memutuskan siapakah yang harus membacakan visi-misi tersebut, bukan malah membatalkannya. “Karena itu perintah Undang-Undang, justru dengan pembatalan ini KPU RI diduga telah melanggar UU Pemilu,” ucapnya.

Ali menambahkan, akibat pembatalan acara tersebut ia menduga ada pihak yang merasa dirugikan, karena itu memang menjadi hak dari pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2019.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here