Garuda Emas: Polisi Jangan Jadi Sayap Kekuatan Politik

Koordinator Garuda Emas, Dodi Panjaitan (kiri). Foto: Ahmad Z.R

Oleh: Ahmad Z.R

Pilpres 2019 seyogyanya tidak dikotori oleh ulah oknum anggota kepolisian yang memancing kekerasan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Koordinator Ormas Garuda Emas Dodi Panjaitan menyoroti banyaknya oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan ikut intervensi dalam politik praktis. Bahkan, kata dia, lebih dari itu, aparat kepolisian memosisikan diri seperti sayap dari kekuatan politik tertentu.

Hal itu, salah satunya terjadi di Sekretariat Relawan Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi yang dikelola Garuda Emas di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (31/12/2018). Ketika itu, oknum polisi tersebut dengan berpakaian dinas dan membawa senjata laras panjang, menyobek buku tamu.

“Kami sangat menyayangkan hal itu terjadi, walaupun akhirnya ada kesepakatan (damai) kedua belah pihak,” ujarnya di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (7/1).

Padahal, papar Dodi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan, Pasal 28 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Intimidasi dan teror yang terjadi terhadap Relawan Prabowo-Sandi jelas sekali merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindakan represif,” tegasnya.

Ia berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi kepada Relawan Prabowo-Sandi (Padi) mulai dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, tak menutup kemungkinan banyak Relawan Padi yang mendapatkan perlakuan diskriminatif, teror bahkan persekusi, namun tidak berani untuk melaporkan.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here