GKR Hemas: DPD Dalam Keadaan Terkloning

GKR Hemas (kedua dari kanan). Foto: Ahmad Z.R.

Oleh: Ahmad Z.R

Pimpinan DPD RI 2014-2019 mengklaim masih sebagai pimpinan yang sah sesuai Putusan MA 20P/HUM/2017.

Indonesiainside.id, Jakarta — Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2014-2019 GKR Hemas mengatakan bahwa posisi DPD saat ini dalam keadaan terkloning. Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Agung 20P/HUM/2017, masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 tahun.

Nyatanya, saat ini DPD RI 2017-2019 berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

GKR Hemas menjelaskan, pemberhentian sementara dirinya oleh Badan Kehormatan sebagai anggota DPD RI dengan alasan sering tidak hadir dalam rapat-rapat DPD, adalah hal yang tidak berdasar.

“Ketidakhadiran kami dalam forum rapat-rapat bukan tanpa alasan yang jelas, namun memiliki bukti tertulis atau pemberitahuan. Dan kami tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta karena bertentangan dengan Putusan MA 20P/HUM/2017,” ujar GKR Hemas di Jakarta, Selasa (8/1).

GKR Hemas menjelaskan, putusan tersebut memerintahkan Pimpinan DPD di bawah kepemimpinan Farouk Muhammad untuk menjalankan tugasnya hingga 2019. Menurut dia, pemberhentian sementara yang dilakukan Badan Kehormatan bertentangan dengan Pasal 313 UU MD3.

Dalam pasal tersebut dikatakan, anggota DPD RI diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dalam tindak pidana khusus.

“Artinya, sebenarnya kami tidak bisa diberhentikan sementara dengan alasan apapun karena tidak dalam status terdakwa, sehingga kami masih berstatus aktif sebagai anggota bahkan pimpinan DPD RI Periode 2014-2019,” katanya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here