Pemeriksaan Anies Terlalu Dipaksakan

Anies Baswedan seusai diperiksa Bawaslu. Foto: Istimewa.

Oleh: Ahmad Z.R

Gubernur DKI Anies Baswedan diperiksa Bawaslu. Benarkah Anies melanggar Undang-Undang Pemilu?

Indonesiainside.id, Jakarta — Pengamat Politik Jaka Setiawan menyoroti pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait laporan dugaan kampanye terselubung.

Menurut dia, acara tersebut sebatas rapat koordinasi internal dalam Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada 17 Desember 2018.

“Menurut saya tidak ada hubungannya dengan kampanye, terlebih sebelum berangkat beliau (Anies) sudah minta izin terhadap Mendagri (kementerian dalam negeri),” ujar Jaka kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Selasa (8/1).

Jaka menilai masalah tersebut terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, jauh sebelum Anies, banyak kepala daerah yang terang-terangan melakukan kegiatan politik praktis. Terlebih, Menko Maritim Luhut Bisar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani secara terang-terangan menampilkan simbol kampanye politik pada acara IMF di Bali beberapa waktu lalu.

“Dengan alasan apapun, menurut saya (perbuatan Anies) tidak masuk ke pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Terlalu dipaksakan. Luhut dan Sri Mulyani juga aman, padahal jelas ada rekamannya saat di Bali (beberapa waktu) lalu itu,” kata dosen ilmu politik di sebuah perguruan tinggi swasta ini

Jaka menjelaskan, jika langkah hukum Bawaslu terhadap Anies terus ditingkatkan, maka hal itu dapat menjadi yurisprudensi bagi masyarakat yang akan melaporkan kepala daerah yang terlibat dalam kampanye politik.

“Tentu ini akan membuat kondisi politik gaduh dan tidak kondusif. Faktor lain pasti akan berpengaruh. Padahal, yang selalu didengungkan adalah politik yang damai, santun dan bersih,” ujar dia.

Sebelumnya, Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) menuding Anies Baswedan telah menyalahgunakan jabatan sebagai kepala daerah dengan mengampanyekan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2019 saat menghadiri Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada 17 Desember 2018. Pelapor mempersalahkan sambutan Anies dan acungan dua jari Anies dalam acara tersebut.

Setelah diperiksa Bawaslu, Anies menyatakan ia telah menjawab 27 pertanyaan seputar laporan itu. Pemeriksaan dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor tetapi digelar di Kantor Bawaslu RI di Jakarta Pusat.

Anies Baswedan mengatakan kepada Bawaslu bahwa dalam acara itu ia menyampaikan sambutan yang sesuai dengan video yang dilaporkan ke Bawaslu.

“Tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan. Karena apa yang terucap di situ jelas kalimatnya bisa di-review dan Bawaslu bisa menilainya. Itu saja sih,” kata Anies Baswedan. (KBB)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here