Pemeriksaan Anies Terlalu Dipaksakan

Anies Baswedan seusai diperiksa Bawaslu. Foto: Istimewa.

Oleh: Ahmad Z.R

Gubernur DKI Anies Baswedan diperiksa Bawaslu. Benarkah Anies melanggar Undang-Undang Pemilu?

Indonesiainside.id, Jakarta — Pengamat Politik Jaka Setiawan menyoroti pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait laporan dugaan kampanye terselubung.

Menurut dia, acara tersebut sebatas rapat koordinasi internal dalam Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada 17 Desember 2018.

“Menurut saya tidak ada hubungannya dengan kampanye, terlebih sebelum berangkat beliau (Anies) sudah minta izin terhadap Mendagri (kementerian dalam negeri),” ujar Jaka kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Selasa (8/1).

Jaka menilai masalah tersebut terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, jauh sebelum Anies, banyak kepala daerah yang terang-terangan melakukan kegiatan politik praktis. Terlebih, Menko Maritim Luhut Bisar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani secara terang-terangan menampilkan simbol kampanye politik pada acara IMF di Bali beberapa waktu lalu.

“Dengan alasan apapun, menurut saya (perbuatan Anies) tidak masuk ke pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Terlalu dipaksakan. Luhut dan Sri Mulyani juga aman, padahal jelas ada rekamannya saat di Bali (beberapa waktu) lalu itu,” kata dosen ilmu politik di sebuah perguruan tinggi swasta ini

Jaka menjelaskan, jika langkah hukum Bawaslu terhadap Anies terus ditingkatkan, maka hal itu dapat menjadi yurisprudensi bagi masyarakat yang akan melaporkan kepala daerah yang terlibat dalam kampanye politik.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here