Proses Akreditasi RS yang Jadi Polemik Layanan BPJS

Petugas melayani calon pasien menyelesaikan proses administrasi di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1) Foto: Antara

Oleh: Suandri Ansah

Akreditasi diberikan jika memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)

Indonesiainside.id, Jakarta — Pemerintah mewajibkan akreditasi bagi rumah sakit yang ingin bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu atau peserta BPJS.

Kewajiban akreditasi tertulis dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Permenkes nomor 56 tahun 2014, Permenkes 34 tahun 2017 dan Permenkes nomor 71 tahun 2013.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo mengungkapkan, sebelum mendapat akreditasi, rumah sakit harus menjalani survei kelayakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi diberikan jika memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).

Terkait biaya, Bambang menilai bahwa nominal yang harus dikeluarkan rumah sakit tidak mutlak. Artinya, tergantung besar kecilnya rumah sakit yang bersangkutan. Daftar biaya survei akreditasi secara lengkap bisa dilihat di situs resmi kars.or.id.

“Rumah sakit yang kecil, di bawah 100 tempat tidur itu biayanya Rp32 juta sekian, dikerjakan 3 orang surveyor, lamanya 4 hari,” ujar Bambang kepada Indonesiainside.id

Sementara, lanjut Bambang, Rumah sakit yang besar dengan seribu lebih tempat tidur, rumah sakit pendidikan (RSP), misalnya dikerjakan oleh 8 orang surveyor selama lima hari. Kocek yang harus dirogoh pihak rumah sakit sedikitnya sekitar Rp98 juta.

Bambang menambahkan, sebelum surveyor meninjau lokasi, rumah sakit harus memenuhi syarat akreditasi, di antaranya izin operasional masih berlaku.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here