11 Kepala Daerah dan 1 Menteri Terancam Pidana Pemilu

Azam Khan (tengah) usai melaporkan sejumlah pejabat ke Bawaslu, Rabu (9/1). Foto: Istimewa.

Oleh: Ahmad Z.R.

Mereka dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu karena berpose dengan salam satu atau dua jari yang mengesankan dukungan kepada paslon tertentu.

Indonesiainside.id, Jakarta — Di tahun politik, pose salam satu atau dua jari ala pejabat sangat sensitif karena dituding memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden tertentu. Buntutnya, mereka harus berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran pemilu.

Lihat saja, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), kini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu oleh Koordinator Pelaporan Aksi Bela Islam (Korlabi). Ridwan Kamil disoal lantaran salam satu jari yang ia lakukan saat menghadiri PKB Jabar Festival di GOR Pajajaran, Kota Bandung, 2 November 2018.

Korlabi juga melaporkan sembilan bupati dan wali kota di Provinsi Riau, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dengan tudingan serupa. Para pejabat ini dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 547 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, karena berpose salam satu jari, yang kerap diidentikkan sebagai simbol dukungan terhadap paslon 01.

Dalam Pasal 547 ini disebutkan, pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here