Waspada Lima Serangan Hoaks Mematikan

Diskusi tentang hoaks di KPU, Kamis (10/1). Foto : Ahmad Z.R.

Oleh: Ahmad Z.R.

Di tahun pemilu, informasi bohong (hoaks) berseliweran semakin gencar. Bisa melumpuhkan kepercayaan publik.

Indonesiainside.id, Jakarta — Maraknya informasi bohong (hoaks) di tahun pemilu merupakan strategi paling kuno untuk meraup elektabilitas. Rakyat dan penyelenggara pemilu menjadi korban dari informasi hoaks. Akibatnya, konstelasi politik nasional menjadi gaduh dan berpotensi pada perseteruan kelompok.

Sekjen KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Indonesia Kaka Suminta merinci ada lima serangan hoaks yang mematikan. Pertama, serangan terhadap pribadi melalui pembajakan dan pembocoran informasi. Kedua, disinformasi melalui media massa dan media siber.

Ketiga, penyebaran informasi hoaks secara masif dengan target dan tujuan tertentu. Keempat, serangan ujaran kebencian kepada individu dengan tujuan memecah-belah. Dan kelima, pembajakan dan pembocoran terhadap institusi peserta maupun penyelenggara Pemilu.

“Kelima jenis serangan ini bisa melumpuhkan kepercayaan publik,” ujar Kaka dalam sebuah diskusi politik di kantor KPU Jakarta, Kamis (10/1).

Karena itu ia mengingatkan lima hal yang harus diperhatikan semua pihak untuk meminimalisasi beredarnya informasi hoaks. Pertama, penyelenggara pemilu harus tetap arif dan hati-hati dalam menggunakan media sebagai arus informasi, khususnya media sosial. Sebab, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat menyebar secara luas.

“Mulai sekarang, media sosial penyelenggara pemilu terutama KPU harus benar-benar prudent. Karena apabila serangan nomor satu dilakukan, ini akan menjadi masalah yang berat. Bawaslu juga harus cermat dalam menggunakan siber, sebab saya melihat Bawaslu mulai masif menggunakan sibernya,” katanya.

Kedua, pemerintah melalui kewenangan regulasi dan potensi sumber daya manusia harus berdiri di atas semua golongan. Hal itu penting dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan dapat mendukung pelaksanaan Pemilu secara demokratis.

Ketiga, aparat penegak hukum harus selalu waspada terhadap serangan siber. Keempat, partai politik dan capres-cawapres serta para pendukungnya menjadikan masalah hoaks sebagai common enemy (musuh bersama) untuk diperangi.

“Kemudian kelima, media dan masyarakat sipil harus menjadi pelopor dalam memberikan hal masyarakat dengan mengurangi hoaks. Termasuk masyarakat harus selektif dan arif dalam memilah informasi,” saran dia.

Dalam kesempatan sama, Direktur Kode Inisiatif Veri Junaidi menilai periode kampanye yang sudah berlangsung sejak awal dikatakan gagal karena tidak mampu mentransfer pesan dan lebih mengedepankan narasi menyerang. Menurut dia, perdebatan kedua paslon sekadar menyerang bahwa apa yang disampaikan lawan politiknya tidak benar dan tidak berdasarkan data.

“Menurut saya ini sangat disayangkan karena bukan dalam rangka memberikan pendidikan politik. Minimnya narasi positif membuat berita bohong lebih mengemuka di ruang publik. Karena itu, dalam konteks hari ini gagasan harus menjadi perbincangan para kandidat,” ujar dia.

Veri mendorong penegakan hukum berjalan secara efektif melalui upaya persuasif dan preventif. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut secara serius pelaku dan penyebar informasi hoaks.

“Sebenarnya upaya penegakan hukum sudah lama dilakukan oleh aparat. Tapi masalah (hoaks) ini terus muncul. Karena itu, saya kira ruang publik harus diisi oleh konten-konten positif. Sebab, upaya (memerangi hoaks) ini tidak dapat ditanggulangi jika hanya melakukan pendekatan hukum,” tandasnya. (TA)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here