Mendesak, Perumusan RUU Anti Kejahatan Komunikasi

Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing. Foto: Radar Pena

Oleh: Ahmad Z.R

Pesan komunikasi yang sudah tersampaikan ke ruang publik tidak bisa ditarik, karena sudah tersimpan di peta kognisi publik dalam waktu tak terbatas.

Indonesiainside.id, Jakara — Masifnya informasi bohong (hoaks) yang dibuat oleh kelompok tertentu dan disematkan (framing) terhadap pihak lain dengan tujuan menyerang secara politik, harus menjadi perhatian pemerintah agar kejadian ini tidak terus berlarut.

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan hingga saat ini belum ada UU, termasuk UU ITE, yang mampu menjawab kecerdasan seseorang atau sekelompok orang menciptakan fenomena kejahatan komunikasi di ruang publik negeri ini.

“Sebagai contoh, seorang aktor sosial, termasuk aktor politik, yang menggunakan atau bermain simbol (baik verbal maupun non verbal) tertentu atau narasi (cerita deskriptif) melakukan kejahatan komunikasi, sebenarnya dapat dengan mudah ditangkap makna paripurna dari pesan kebohongan melalui studi semiotika dan hermeneutika,” ujar dia di Jakarta, Jumat (11/1).

Dengan menggunakan simbol, misalnya, ditulis dengan rangkaian huruf dan angka, seperti “D1P4KS4” yang berada di dalam suatu rangkaian narasi kebohongan. Penggunaan simbol tersebut dengan mudah menangkap makna seutuhnya simbol tersebut sebagai bermakna ‘dipaksa’.

“Dengan kata lain, bermain simbol atau narasi, makna komunikasi kebohongan tersebut telah berselancar dengan mudah masuk ke ruang publik,” katanya.

Menurut dia, simbol dan narasi tidak terlalu bemakna. Sebab unsurnya hanyalah manusia yang menerima simbol dan narasi yang memberi makna. Ia menilai, orang yang memberi makna sangat kontekstual, perspektif dan subyektif.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here