Natalius Pigai: Topik HAM Isu Terberat Petahana

Oleh: Ahmad Z.R.

Presiden Joko Widodo dinilai sulit meyakinkan keluarga korban, sivil society, kaum intelektual dan rakyat Indonesia karena selama lima tahun belum menunjukkan kemajuan di bidang HAM.

Indonesiainside.id, Jakarta — Indonesia berada di abad ke-21 yang disebut milenium Hak Asasi Manusia (human right millennium) dimana setiap negara diwajibkan untuk menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pembukaan Konsistitusi Dasar (Deklarasi Universal) Hak Asasi Manusia telah menegaskan 3 kewajiban utama negara.

Pertama, negara wajib melindungi hak asasi manusia (obligation to protect on human right). Kedua, negara wajib memenuhi kebutuhan hidup warga negara (obligation to fulfill on human right need). Ketiga, negara wajib menghormati Hak Asasi Manusia (respect to human right).

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, sejak Indonesia merdeka para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip pembangunan berbasis HAM dalam tiga sumber kekuasaan, yaitu landasan idil Pancasila melalui nilai-nilai universalitas tentang Ketuhanan, Kemananusiaan, Kebersamaan, Demokrasi dan Keadilan.

“Kedua, landasan Konstitusional (UUD 1945) dalam batang tubuh. Dan ketiga, berbagai peraturan perundangan sebagai landasan kerja,” ujar Pigai di Jakarta, Jumat (11/1).

Pigai menjelaskan, tugas pokok dan fungsi adanya negara adalah untuk membangun Hak Asasi Manusia, maka ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menetapkan aspek Hak Asasi Manusia menjadi tema dalam Debat Putaran I Calon Presiden 2019 pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang sangat tepat.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here