Ancaman Para Aktivis Oposisi

Nelly Rosa Yulhiana, korban kasus UU ITE dengan Lippo Grup berbicara di depan forum, Selasa (15/1). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Oleh: Suandri Ansah

Para korban ketidakadilan menuntut pemerintah segera mengeluarkan amnesti nasional

Indonesiainside.id, Jakarta — Jaringan Aktivis Kemanusiaan Indonesia (JAKI) menyoroti tindakan penangkapan kepada sejumlah aktivis kontra pemerintah.

Koordinator Eksekutif JAKI, Yudhy Syamhudi Suyuti menilai penangkapan tersebut merupakan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum tuntas jelang peralihan kepresidenan.

“Saat ini negara kita sedang dalam permasalahan menyangkut persoalan hukum,” kata Yudhi dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Penangkapan yang dimaksud adalah penangkapan terhadap Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Dhani, Jonru Ginting, Buni Yani dan sejumlah ulama dan warga atas delik UU ITE maupun terorisme.

Yudhi menambahkan, dengan melakukan kriminalisasi terhadap aktivis, pemerintah telah melakukan pembusukan sistem peradilan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo dengan penguasaan lembaga dan instrumen hukum negara telah melakukan tindakan hukum yang sewenang-wenang.

“Kita sudah bicara tentang kesepakatan demokrasi, dan sebelum reformasi sebenarnya kita sudah diberikan ruang kebebasan berpendapat, tapi sekarang justru lebih kejam,” imbuhnya.

Karenanya, JAKI mengordiinir para aktivis yeng pernah dipenjarakan untuk menuntut keadilan. “Kami mendesak pemerintah mengeluarkan amnesti nasional dan membeaskan semua tahanan korban HAM dan kriminlisasi tanpa syarat,” kata Yudhi.

Yudi melanjutkan, jika pemerintah tak memenuhi permintaan itu, pihaknya akan membawa masalah ini ke peradilan HAM internasional. “Kami akan mendaftarkan secara resmi ke Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional,” ancamnya. (Kbb)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here