Catatan Kritis Penegakan Hukum di Era Jokowi

Foto: Istimewa

Oleh: Suandri Ansah |

Pemerintah Jokowi dinilai belum berhasil membangun keadilan dalam penegakan hukum

Indonesiainside.id, Jakarta — Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas menyebut pemerintahan Joko Widodo merupakan eranya mafia peradilan. Hal itu digambarkan dengan massifnya penangkapan kepada sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

“Yang terlibat tidak cuma Jokowi tapi ketiga unsur kekuasaan negara,” katanya dalam diskusi Kaukus Korban HAM dan Kriminalisasi Rezim Jokowi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Ketiga unsur kekuasaan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembuat hukum, Lembaga Peradilan, dan Presiden bersama jajaran kabinetnya.

Namun, lanjutnya, yang khas di era Jokowi adalah berkelindannya kepentingan pemerintah dengan ologarki pengusaha. “Kekhasannya karena para korban melawan Cina taipan,” ungkap Sri Bintang yang terkenal sangat kritis ini

Merujuk pembukaan UUD 1945, Sri Bintang menjelaskan bahwa pemerintah semestinya menjadi pelindung bagi rakyatnya. “Karena, setiap warga negara memiliki kesamaan di mata hukum,” jelasnya

Upaya menuntut keadilan hukum mulai digagas Jaringan Aktivis Kemanusiaan Indonesia (JAKI). Mereka akan membawa masalah kriminalisasi aktivis ke pengadilan internasional, jika pemerintah Jokowi tidak memberi amnesti nasional.”penangkapan aktivis merupakan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada era Jokowi,” ungkap Koordinator Eksekutif JAKI, Yudhy Syamhudi Suyuti.

Beberapa aktivis yang pernah ditangkap, antar lain Sri Bintang Pamungkas atas kasus makar tahun 2016, Ahmad Dhani, Jonru Ginting, Buni Yani dan sejumlah ulama dan warga dengan menggunakan delik UU ITE dan dugaan terorisme. (Kbb)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here