Pemidanaan Kritik Media Sosial Meningkat

Aktivis HAM Haris Azhar di tengan para wartawab Foto: istimewa

Oleh: Suandri Ansah |

Pemerintah Jokowi antikritik dan cenderung bertindak otoriter

Indonesiainside.id, Jakarta — Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengatakan bahwa kasus pemidanaan akibat kritik lewat media sosial semakin banyak dan meningkat.

Dia menjelaskan, dulu kritik disampaikan lewat demonstrasi, “pengadilan jalanan”. Tapi, seiring berkembangnya teknologi, kritik lewat media digital adalah keniscayaan.

Namun, sayangnya, pemerintah malah bersikap represif atas kritik masyarakat dan menganggapnya sebagai ancaman.

“Ada perhatian khusus dan berlebihan, pemerintah ketar-ketir melihat media sosial. Makanya mesin pemantau ada dimana-mana,” kata Haris di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Haris merasa, situasi demokrasi sekarang ini menggambarkan bahwa pemerintah takut pada suara publik. Pemerintah melihat kritik bukan lagi sebagai modal membangun iklim demokrasi sehat.

Dia menjelaskan, situasi demokrasi global sedang mengalami Shrinking Space atau menyusutnya ruang-ruang demokrasi bagi publik. Revolusi di Mesir contohnya, kelompok opisisi ditangkap bahkan dibunuh.

“Ini yang terjadi di banyak belahan dunia karena terjadi politik populisme yang menggambarkan bahwa apa yang disampaikan (pemerintah) hanya mengejar suara (politik) yang sifatnya berjumlah,” tutur Haris.

Menurutnya, oposisi merupakan bagian penting dalam negara demokrasi agar menjaga keseimbangan pemerintahan. “Kalau oposisi dimatikan maka yang ada hanya kebenaran tunggal dari penguasa,” katanya.

Sementara, Shrinking Space sendiri terjadi karena kecenderungan pemerintah yang memang antikritik atau tak bisa menutupi kegagalannya. Sehingga pemerintah “gelap mata” terhadap lawan politiknya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here