Humas Daerah Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom

Oleh: Rudi Hasan |

Peran divisi hubungan masyarakat (humas) pemerintah jangan hanya berhenti di pusat.

Indonesiainside.id, Jakarta — Humas pemerintah daerah (pemda) perlu menyuarakan kebijakan pemerintah skala nasional. Mereka diminta tak hanya peduli dengan kegiatan pemda saja.

“Siapa pun presidennya, siapa pun gubernurnya mereka wajib menjadi juru bicara yang baik bagi pemerintah,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (11/2).

Hal ini dibeberkan Tjahjo di depan 514 humas kabupaten/kota dan 34 biro hukum daerah. Menurut Tjahjo, arah mereka harus serempak dengan pemerintah pusat, karena sejatinya pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan.

Artinya, perlu sosialisasi yang baik dari para humas di daerah. Karena mereka sebagai penyambung lidah pemerintah pusat juga. “Humas di daerah jangan hanya meliput kegiatan (pemda) tapi wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah,” imbuh Tjahjo.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bachtiar mengamini hal tersebut. Apalagi ke depan, Indonesia menghadapi pemilihan umum serentak, pilpres dan pileg.

Pemerintah ingin agar kontestasi politik diisi dengan suka-cita. Situasi kondusif menjadi harga mati, sehingga humas di daerah perlu membantu mewujudkan hal itu.

“Mereka perlu menginformasikan sosialisasi, keamanan, ketertiban, kelancaran distribusi logistik pemilu, hingga antisipasi masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Bachtiar. (TA)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here