Oleh : Muhajirin |
Bencana gempa Lombok beberapa waktu lalu masih meninggalkan kelam. Janji bantuan Pemerintah Jokowi tak semuanya cair sesuai yang disampaikan.
Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah segera mencairkan dana bantuan kepada para korban bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, hingga kini para korban masih berada dalam situasi darurat.
Menurutnya, dana bantuan belum dicairkan oleh pemerintah lantaran pemerintah pusat masih memerlukan prosedur.
“Saya kira itu harapan kita dan kita ingin sekali agar konsen dengan ini kan uangnya tidak terlalu banyak, paling banyak tadi cuma Rp 1,4 triliun, sisanya itu sudahlah suruh cairkan saja inikan kalau ada gempa gini dalam perspektif pembiayaan, kita sebut ini adalah dukungan sedekah,” ujarnya saat usai rapat kerja (raker) DPRI RI membahas penanganan bencana gempa bumi NTB di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/03/2019).
Fahri menyayangkan sikap pemerintah pusat yang lambat menangani para korban. Sebab, kata Fahri, saat ini korban masih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang harus segera dibenahi hidupnya.
“Bantuan kepada masyarakat kita itu harus teralisasi cepat apapun, kan ini situasi darurat orang kena guncangan gempa berapa kali gelombang besar masih banyak yang hidup di tenda dan belum mendapatkan bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan,” terangnya.
Untuk itu, dengan tegas Fahri meminta kepada pemerintah segera mencairkan dana bantuan kepada para korban. “Sudahlah jangan pakai prosedur, cairkan saja, itu yang kita inginkan,” tandasnya.
Selain itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengaku Kekurangan dana sebesar Rp 1,8 Triliun pembangunan rumah pasca gempa Lombok.
Ia menuturkan sebanyak 73 ribu unit rumah rusak akibat gempa yang mengguncang Lombok pada 29 Juli 2018. Saat ini, bantuan yang diterima dari pemerintah pusat masuh sebesar Rp 1,77 triliun.
“Untuk rumah, verifikasi awal totalnya kekurangannya yang rusak 73 ribu rumah. Dana yg sudah masuk ke rek Rp 1,77 triliun dan kekurangannya Rp 1,8 triliun,” ujar Najmul di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. (EPJ)
