Kriminalitas Meningkat Tajam di Era Jokowi, Buntut Dalamnya Kesenjangan Sosial?

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Kriminalitas di Indonesia meningkat tajam selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu indikasinya adalah tingginya tingkat hunian lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) secara nasional selama 4,5 tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham), jumlah narapidana (napi) dan tahanan di Indonesia pada April 2012 tercatat sebanyak 147.499 orang. Sementara, kapasitas total lapas dan rutan yang dimiliki Indonesia hanya mampu menampung 126.981 orang. Artinya, terjadi overcapacity atau kelebihan penghuni lapas dan rutan sebesar 16 persen pada saat itu.

Pada April 2013, jumlah hunian lapas dan rutan secara nasional naik jadi 158.150 orang dengan total kapasitas yang masih sama dengan tahun sebelumnya. Kelebihan penghuni lapas/rutan pun naik jadi 25 persen.

Selanjutnya, pada April 2014, menjelang akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah napi dan tahanan di Indonesia naik jadi 164.170 orang dengan total kapasitas lapas/rutan yang masih sama dengan tahun sebelumnya. Kelebihan penghuni lapas naik jadi 29 persen.

Pada April 2015, atau enam bulan setelah Jokowi menjabat presiden, jumlah napi dan tahanan naik lagi jadi 170.637 orang dengan kapasitas lapas dan rutan yang masih belum berubah, yakni 126.981 orang. Tingkat kelebihan penghuni lapas/rutan ketika itu tercatat sebesar 34 persen.

Berikutnya, pada April 2016, jumlah napi dan tahanan mencapai 188.585 orang. Tingkat kelebihan penghuni lapas/rutan pun menjadi 49 persen (naik 15 persen dari tahun sebelumnya).

Pada April 2017, jumlah napi dan tahanan tercatat sebanyak 218.498 orang. Kelebihan penghuni lapas/rutan pun meningkat secara drastis menjadi 72 persen (naik 23 persen dari tahun sebelumnya). Sementara, pada April 2018, jumlah napi/tahanan yang mendekam di hotel prodeo sebanyak 243.166 orang. Overcapacity lapas/napi kian dramatis di angka 91 persen.

Yang mencengangkan, pada 13 April 2019, total napi/tahanan secara nasional tercatat 265.090 orang. Kelebihan penghuni lapas/rutan pun mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, yaitu 109 persen. Artinya, jumlah napi sudah menembus dua kali lipat dari kapasitas lapas/rutan seharusnya.

Sepanjang sejarah, kondisi ini baru terjadi di masa sekarang. Selama pemerintahan Jokowi, penghuni lapas/rutan rata-rata bertambah 20.000 orang per tahun. Sementara, di era SBY, pertambahan jumlah napi/tahanan paling tinggi 10.651 orang per tahun (2013). Dalam 4,5 tahun pemerintahan Jokowi, kelebihan penghuni lapas/rutan menembus angka 100.000 orang. Bandingkan dengan akhir masa pemerintahan SBY (Oktober 2014) yang angkanya hanya 33.801 orang.

Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, jika diselisik lebih jauh, ada korelasi antara tingginya angka kriminal dan dalamnya kesenjangan sosial. Ketika jurang disparitas di tengah-tengah masyarakat kian curam, sebagian dari mereka mudah terdorong berbuat kriminal untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya.

“Korelasinya memang positif antara kesejahteraan sosial dan tidak meratanya pembangunan kita, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Itu yang membuat masyarakat mudah tersulut oleh hal-hal yang sifatnya sengketa,” kata Zuhro kepada Indonesia Inside, Sabtu (13/4).

Profesor ilmu politik itu menjelaskan, masyarakat yang miskin secara ekonomi sangat rentan kepada perbuatan yang melanggar aturan hukum maupun norma sosial. Menyitir salah satu kaidah, Zuhro mengatakan, kefakiran (kemiskinan) sangat dekat kepada kekufuran.

“Jadi, karena lapar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka dapat berpikir lain. Apalagi kalau edukasi dan kesehatannya terbilang rendah. Tentu mereka dalam keadaan tidak bahagia,” ungkapnya.

Dari ketidakbahagiaan itulah, kata Zuhro, lahir kecemburuan sosial yang menyebabkan mereka rela melakukan apa pun, asalkan hajat hidupnya terpenuhi. Bahkan, tidak jarang mereka dengan mudah dapat diinfiltrasi oleh berbagai pemahaman dan gerakan yang menyimpang dari semangat keislaman dan keindonesiaan.

Jika dilihat dari kacamata ilmu politik, kata dia, disparitas sosial yang tajam, kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi, dan berbagai masalah kesejahteraan lainnya tidak hanya berdampak pada meningkatnya kriminalitas. Tetapi juga dapat memicu konflik dan pertentangan kelas, yang pada gilirannya membuat situasi politik dalam negeri tidak stabil. Teorinya, masyarakat ekonomi lemah (apalagi pengangguran) cenderung mudah dimobilisasi daripada masyarakat yang ekonominya mapan dan terdidik.

Bandingkan dengan Belanda, misalnya. Di negeri kincir angin itu, 24 penjara ditutup sejak 2013 karena tak berpenghuni. Meratanya ekonomi masyarakat di negara yang pernah menjajah Indonesia itu mampu membuat angka kriminalitas menurun, penjara di sana pun banyak yang kosong. Sementara, di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Lapas penuh sesak karena kriminalitas meningkat tajam.

“Itu adalah tugas pemerintah. Sebagai pengurus negara, dia harus mengurusi dan melayani warga negaranya dengan benar. PR (pekerjaan rumah) utamanya adalah mempersempit jurang disparitas,” ujar Zuhro. (AIJ)

Berita terkait

MS Kaban: Putusan MA Pukulan Telak, Berkembang Paham RI Punya Presiden dan Wapres Tidak Sah

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengomentari munculnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/PHUM/2019. Menurutnya, putusan ini...

Persiapan Idul Adha, Jokowi Beli Sapi Seberat Satu Ton di Bantul

Indonesiainside.id, Bantul - Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi dengan berat sekitar satu ton dari peternak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai hewan...

Reshuffle Menteri Batal, Istana Minta Jangan Ribut Lagi

Indonesiainside.id, Jakarta - Pemerintah memastikan isu perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo tidak relevan lagi karena para menteri saat ini menunjukkan kinerja yang baik. "Seusai...

Agung Laksono Harap Para Menteri Bekerja Lebih Keras Lagi

Indonesiainside.id, Bantul - Ancaman reshuffle kabinet hingga pembubaran lembaga pemerintahan masih bersifat wacana yang dilemparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri dan publik...

Masuk Bursa Menteri Hukum dan HAM, Rocky Gerung: Bisa, Saya Mau

Indonesiainside.id, Jakarta - Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju berhembus kencang setelah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah ke menterinya beredar luas di media sosial....

Jokowi Ungkap Upaya Indonesia Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah

Indonesiainside.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beberapa upaya agar Indonesia bisa kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi, dan keluar dari jebakan...

Kemenkes Ternyata Belum Terima Dana Covid-19, Hidayat Nur Wahid: Kasihan Rakyat Disuguhi Akrobat

Indonesiainside.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat memarahi menterinya karena lamban dalam penanganan Covid-19. Penularan Covid-19 makin meningkat dengan jumlah penderita tembus 60 ribu...

Ternyata Dana Covid-19 yang Diributkan Jokowi Belum Diterima Kemenkes, Mantan Kasum TNI: Sudah Telanjur Jadi Kambing Hitam

Indonesiainside.id, Jakarta - Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Johannes Suryo Prabowo menilai Kemenkes menjadi kambing hitam terkait penyaluran dana kesehatan untuk Covid-19. Karena dana...

Berita terkini

PBB: Amerika Keluar dari WHO

Indonesiainside.id, Jenewa - Kekesalan Amerika Serikat memuncak pada organisasi kesehatan dunia WHO. Amerika secara terang-terangan menyatakan akan keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada...
ads3 mekarsari

Rektor Unhas Makassar: Maksimalkan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19

Indonesiainside.id, Makassar - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu mengimbau kepada civitas akademika agar memaksimalkan bekerja dari rumah (work...

Memilih Pemimpin Urusannya Sampai Akhirat!

Jika kita memilih pemimpin atau memilih teman, sebaiknya berhati-hati, karena ini mengandung konsekuensi tidak hanya di dunia, tetapi juga ikut dipertanggungjawabkan sampai di hari...

Pengusung Munaslub Diberhentikan, DPP Melarang Penggunaan Atribut Partai Berkarya

Indonesiainside.id, Jakarta - Rapat pleno Partai Berkarya secara bulat ketok palu menyikapi, menyepakati dan menyetujui untuk mengadakan tindakan organisasi terhadap mereka yang mengatasnamakan dirinya...

Berita utama

Partai Berkarya Siap Berkompetisi di Pilkada 2020

Indonesiainside.id, Jakarta - Partai Berkarya siap berkompetisi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 Desember mendatang. Persiapan menghadapi perhelatan politik lokal itu disampaikan dalam rapat...

Rekor Tertinggi: Gugus Tugas Laporkan 1.853 Kasus Baru Covid-19, Total 68.079 Orang Positif

Indonesiainside.id, Jakarta - Kasus pertambahan Covid-19 kembali mencatat rekor. Hari ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan kasus baru di Tanah Air mencapai 1.853...

Dukung jadi Masjid, Rusia: Pengubahan Status Hagia Sophia Hak Turki

Indonesiainside.id, Jakarta-- Pemerintah Rusia menyatakan rencana perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid merupakan hak dan urusan dalam negeri pemerintah Turki.  Duta Besar Rusia untuk...

Dikalahkan AC Milan 2-4, Fans Juventus Kampanyekan Tagar #SarriOut

Indonesiainside.id, Milan - Juventus menelan kekalahan memalukan 2-4 dari AC Milan padahal sempat unggul dua gol lebih dulu. Bagusnya, hasil buruk di San Siro...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here