Pengamat : Kebijakan Empat Anak Rugikan Negara

agus pambagio
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR |

Indonesiainside.id, Jakarta — Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengkritik kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster justru menggencarkan kampanye KB empat anak. Dua anak, bagi dia, bukan kearifan lokal bagi masyarakat Bali.

“Saya mau tanya gubernur berapa anaknya? Anak dia empat, ya pas dia menetapkan empat, kalau dia (anaknya) enam, anaknya juga enam,” kata Agus kepada Indonesia Inside, saat dihubungi, Selasa (2/7).

Pasalnya, Agus menilai, kebijakan tersebut berdampak pada ‘bengkaknya’ sumber daya alam (SDA) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Terlebih, saat ini ada tujuh juta masyarakat belum mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan.

“BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bengkak, semua bengkak, itu beban pada negara. Ya harus dibatasi, kecuali ayam, tidak dibatasi. Kalau enggak, semuanya berantakan,” ujarnya.

Atas hal itu, ia mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menggencarkan program KB dua anak. Hal itu bisa diimplementasikan melalui sosialisi oleh tenaga kesehatan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Dulu di daerah Pantura diputar layar tancap, kemudian masyarakat dimasukkan ke Koramil dan dikasih (alat kontrasepsi) IUD. Sekarang kan nggak perlu begitu, tapi perlu ada kewajiban,” ujarnya.

“Kuncinya sosialisasi, edukasi dan kebijakan ketatnya, juga misalnya dia pegawai ASN atau non ASN, yang wajib dibiayai negara hanya dua, jika nanti dapat subsidi juga hanya dua anak. Kalau nggak gitu, nggak berhasil,” katanya melanjutkan.

Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang pada 2019 diestimasikan berjumlah 267 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang dan tantangan mengelola jumlah sumber daya manusia (SDM). Apalagi jika Indonesia tak mampu mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk dan akan membebani kebutuhan pangan, membengkakkan anggaran sosial dan pendidikan, serta berpotensi menciptakan kerawanan sosial karena kepadatan jumlah penduduk yang berlebih.

Jika hal ini tidak disadari, ledakan jumlah penduduk akan menjadi tantangan terberat pemerintahan mendatang. Ledakan jumlah penduduk akan menjadi masalah awal yang memunculkan problem turunan yang lebih gawat, seperti masalah peningkatan tajam kebutuhan pangan, problem gizi buruk bagi balita, serta potensi masalah angka pengangguran yang meroket hingga kerawanan sosial. Ingat Indonesia masih menghadapi masalah stunting yang cukup gawat di sejumlah daerah.

 

Pengamat : Kebijakan Empat Anak Rugikan Negara

Karena itu, tidak salah jika program KB di zaman Soeharto dicontoh karena berhasil mengendalikan masalah kependudukan serta menjadi modal pembangunan ekonomi. Program KB zaman Soeharto dinilai berhasil dan sukses oleh dunia.

Waktu itu, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1800 sebanyak 18 juta jiwa dan bertambah menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1900. Namun, di tahun 2000, jumlahnya naik lima kali lipat menjadi 205 juta jiwa. Meski terjadi kenaikan cukup tinggi, angka tersebut lebih rendah dibanding prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2000.

Hal itu menunjukkan peran dari program KB. Sebanyak 80 juta kelahiran tercegah di tahun 2000. Dan meningkat menjadi 100 juta kelahiran di tahun 2009. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga turun dari 2,32% menjadi 1,3%. Setiap tahun ada sekitar 3 juta sampai 3,5 juta jiwa penambahan penduduk Indonesia. Ini setara dengan satu negara Singapura.

Sejumlah kepala daerah dan jajarannya pun mengakui manfaat program KB besutan pemerintahan Soeharto. Program keluarga berencana (KB) ini merupakan salah satu program sukses peninggalan mantan Presiden Soeharto.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi NTB, Lalu Makripuddin mengakui, program keluarga berencana (KB) dari tahun ke tahuan hingga saat ini, masih menjadi program primadona masyarakat NTB. Program ini, juga terbilang ampuh dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di daerah ini.(EPJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here